TEMPO Interaktif, Surabaya:Direktur LBH Surabaya Deddy Prihambudi akhirnya memilih mundur dari jabatannya setelah lembaga yang dipimpinnya itu sempat didera kemelut. Pernyataan mundur Deddy disampaikan di depan Ketua Dewan Pembina YLBHI, Adnan Buyung Nasution, di Kantor LBH Surabaya Ahad (25/12) petang.Deddy mengatakan ia memilih mundur karena situasi di LBH Surabaya tidak memungkinkan lagi untuk bertahan di sana. Ia mundur bersama Wakil Direktur Operasional Kanthi Utami."Saya legowo untuk mundur. Saya telah berusaha menjalankan amanah di LBH dengan baik. Semoga LBH Surabaya mendapatkan pimpinan yang lebih baik," katanya.Kemelut LBH Surabaya bermula dari keputusan Direktur LBH Surabaya yang mengakhiri masa kontrak delapan staf dan karyawan LBH Surabaya per 31 Desember ini. Mereka mendapatkan gaji bulan Desember dan pesangon tiga kali gaji.Di pihak lain, Direktur LBH mengeluarkan pengumuman bakal merekrut karyawan dan staf baru untuk semua posisi. Namun, sejumlah staf dan karyawan melihat ini sebagai upaya untuk menyingkirkan mereka. Karyawan dan staf pun akhirnya memilih untuk mogok kerja, bahkan mereka menggembok kantor LBH Surabaya.sunudyantoro
Berita terkait
YLBHI: Polda Metro Jaya Tidak Optimal Proses Kasus Novel Baswedan
24 Desember 2018
Menurut YLBHI, penyelidik Polda Metro Jaya minim memeriksa orang tak dikenal yang berada di sekitar lokasi penyerangan Novel Baswedan.
Baca SelengkapnyaYLBHI Minta Kejaksaan Hapus Aplikasi Pengawas Aliran Kepercayaan
27 November 2018
YLBHI mendesak Kejaksaan Tinggi Jakarta menghapus aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang dinamai dengan Smart Pakem.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Disambut Seruan Stop Reklamasi di Kantor YLBHI
15 Mei 2018
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disambut seruan "Tolak reklamasi" saat mengunjungi kantor YLBHI, Senin malam.
Baca SelengkapnyaKunjungi YLBHI, Anies Baswedan Janjikan Perda Bantuan Hukum
15 Mei 2018
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji kepada YLBHI akan meneruskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum
Baca SelengkapnyaTak Ada Terjemahan Resmi KUHP, Penegakkan Hukum Jadi Berbeda
11 Maret 2018
Presiden Jokowi diminta segera menetapkan terjemahan resmi KUHP.
Baca SelengkapnyaYLBHI Somasi Jokowi soal Terjemahan Resmi KUHP
11 Maret 2018
YLBHI memberi waktu 7x24 jam bagi Jokowi untuk mengundangkan terjemahan resmi Wetboek van Strafrecht.
Baca SelengkapnyaKetua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Kangen Piano
29 Januari 2018
Sebagai ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ia amat sibuk. Ia menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sampai 2021.
Baca SelengkapnyaYLBHI Kecam Pengosongan Paksa Lokasi Bandara Kulonprogo
5 Desember 2017
YLBHI mengecam keras pengosongan paksa lokasi bandara yang dilakukan oleh PT AP 1 dengan cara memobilisasi aparat negara dan menggunakan alat berat.
Baca SelengkapnyaYLBHI: Jokowi Perlu Beri Batas Waktu Penyelesaian Kasus Novel
4 November 2017
Rencana pemanggilan Kapolri Jenderal Tito Karnavian oleh Jokowi untuk mengetahui perkembangan kasus dianggap tidak cukup.
Baca SelengkapnyaRusuh di LBH Jakarta, Gerakan Rakyak Mudah Dicap PKI
23 September 2017
Asfinawati mengatakan munculnya isu komunis yang menyebabkan kerusuhan di gedung LBH Jakarta menjadi alarm bahaya bagi gerakan rakyat.
Baca Selengkapnya
