Depsos Temukan Praktek Jual Beli Kartu SLT

Reporter

Editor

Kamis, 22 Desember 2005 16:11 WIB

TEMPO Interaktif, JakartaDirektur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial (Depsos), Amrun Daulay, menyesalkan adanya kelompok masyarakat yang menjual kartu penerima Subsidi Langsung Tunai (SLT). "Ada pihak-pihak yang berusaha bermain dan mendapatkan uang dari SLT. Ini penyakit di masyarakat kita," kata Amrun, kepada Tempo, Kamis (22/12).Departemen Sosial, lanjut dia, menemukan beberapa kasus kelompok masyarakat yang menjual kartu SLT, bahkan ada yang menjadi makelar dengan membeli kartu SLT tersebut dengan harga lebih murah daripada jumlah bantuan yang akan diterima. Di beberapa daerah di Jawa Tengah, misalnya, ada masyarakat yang menjual kartunya seharga Rp 150 ribu karena tidak membutuhkan uang dan tidak mau menunggu hingga pengucuran SLT pada Januari mendatang. Untuk mencegah meluasnya praktek seperti itu, Depsos bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri telah membentuk tim pengendali penyaluran SLT mulai dari tingkat kelurahan hingga RT.PT Pos Indonesia juga diminta agar di lapangan petugas mengecek ulang identitas pengambil SLT agar tidak terjadisalah sasaran dalam pemberian dana tersebut. Menurut Amrun, surat kuasa juga sulit untuk digunakan oleh para pembeli SLT mengambil dana karena hanya berlaku bagi penerima SLT yang sudah lanjut usia. Oktamandjaya Wiguna

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.

Baca Selengkapnya

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak

Baca Selengkapnya

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.

Baca Selengkapnya

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.

Baca Selengkapnya

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.

Baca Selengkapnya

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.

Baca Selengkapnya