TEMPO Interaktif, Jakarta:Persatuan Distributor Dokumen Sekuriti Indonesia (Perdisindo) dan Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia akan mengadukan Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf, Kamis (15/12). Departemen itu dianggap telah menggelembungkan harga cetakan bangko dokumen kependudukan tahun 2005. “Daftar harga yang dibuat dalam surat Mendagri itu, terlalu mahal. Saya melihat ada penggelembungan biaya,” kata Wakil Ketua Perdisindo, dalam jumpa pers di Hotel Borobudur, Rabu (14/12). Dalam surat yang dibuat pada 9 November, dengan nomor 470/2839/SJ, tentang pedoman harga cetakan blangko dokumen penduduk, Mendagri menentukan harga blangko kartu tanda penduduk (KTP) dari bahan kertas sekuriti perlembar Rp 1.500, blangko kartu keluarga Rp 3.000, blangko kutipan akta catatan sipil Rp 5.000, dan buku register akta catatan sipil Rp 50 ribu. “Blangko KTP, dengan bahan sama dan memakai harga pada 2003 lalu, yakni Rp 950, tetap sisa,” mantan Kepala Sub Direktorat Administrasi Kependudukan T.M. Pardede, yang hadir dalam jumpa pers itu menimpali.Harga dasar blangko KTP, yang sudah diperhitungkan dengan kenaikan bahan bakar minyak dan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, imbuhnya, paling tinggi perlembar Rp 700. “Jika, sekarang harga tersebut ditetapkan Rp 1.500 perlembar, maka potensi kerugian masyarakat mencapai Rp 44 miliar lebih. Ini belum termasuk blangko-blangko lainnya,” paparnya.Menurut pardede, kenaikan harga kertas hanya dua persen, dan biaya laminating hanya sekitar 20 persen. "Tidak mungkin sampai membuat biaya pencetakan blangko ssapai sebegitu besar seperti dalam surat Mendagri itu," tegas dia. Dirjen Administrasi Kependudukan Abdul Rasyid Saleh, saat dihubungi wartawan mengaku kalau kenaikkan biaya pembuatan blangko ini merupakan konsekuensi dari kenaikkan harga kertas. “Kebijakan ini juga sudah dirapatkan di jajaran eselon satu Depdagri,” ujarnya.Soal rencana dua lembaga itu mengadu ke KPK, Rasyid enggan berkomentar. “Besok saya memberikan keterangan pada wartawan,” ujarnya. Raden Rachmadi