Tersangka Tambang Pasir Ilegal Lumajang Bertambah  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Sabtu, 3 Oktober 2015 05:24 WIB

Aktivis Solidaritas Untuk Salim Kancil dan Tosan membawa poster di depan Istana Merdeka, Jakarta, 1 Oktober 2015. Salim Kancil merupakan petani penolak penambangan pasir dari Lumajang. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Lumajang - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Anton Setiadji mengatakan polisi kembali menetapkan dua tersangka kasus penambangan pasir ilegal di Pantai Watu Pecak, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. "Dari hasil pemeriksaan kepala desa, ada dua tersangka lain," katanya di Lumajang, Jumat, 2 Oktober 2015.

Sebelumnya, polisi telah menetapkan Kepala Desa Selok Awar-awar Hariyono sebagai tersangka kasus penambangan pasir liar. Tersangka dijerat Pasal 158 sub-Pasal 161 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. Hariyono menjadi tersangka atas pengelolaan tambang ilegal. Polisi juga melakukan penyitaan tiga alat berat beserta bukti-bukti penarikan portal pasir.

Untuk alat berat pertama disita di penambangan, dan dua lainnya berada di sekitar tambang. Selain itu, operator alat sudah menjadi tersangka. Kepala Polda Jawa Timur mengatakan penetapan dua tersangka lain dilakukan setelah pemeriksaan lanjutan. "Total masih tiga tersangka," ujarnya.

Ihwal dugaan mengarah ke PT IMMS, Anton mengatakan belum ada perusahaan yang terlibat. "Perusahaan belum, masih kami kembangkan dulu," tuturnya. Menurut dia, dua tersangka yang baru ditetapkan itu adalah teman Hariyono.

Selain menjadi tersangka pelaku tambang ilegal, Hariyono juga menjadi tersangka pembunuhan terhadap Salim Kancil serta penganiayaan Tosan, dua petani yang menolak tambang ilegal. Salim dan Tosan diciduk dan diserang sekelompok orang pada Sabtu, 26 September 2015.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait dengan kasus itu. Ia juga telah memerintahkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan untuk mengusut dugaan kelalaian yang dilakukan Kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur. Saat ini penyelidikan masih berjalan, diperkirakan akan selesai dalam beberapa hari. "Kemungkinan Sabtu atau pekan depan," ucapnya.

DAVID PRIYASIDHARTA


Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

5 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

18 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

19 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

1 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya