Seorang siswa mencoba motor patroli milik anggota polisi saat berkunjung ke Markas Polda Bali, Denpasar, Bali, 24 Maret 2015. TEMPO/Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Klaten - Dalam masa kampanye pemilihan kepala daerah saat ini Pemerintah Kabupaten Klaten mengeluarkan anggaran sebesar Rp 1,25 miliar untuk membeli 56 sepeda motor dan dua mobil Toyota Avanza.
“Anggaran untuk sepeda motor sekitar Rp 900 juta. Sedangkan satu unit mobil Avanza itu harganya sekitar Rp 179 juta,” kata Kepala Bidang Aset Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten Jajang Prihono di ruangan kerjanya, Senin, 28 September 2015.
Jajang mengatakan 56 sepeda motor baru merek Suzuki Thunder itu akan dipinjamkan ke Komando Distrik Militer 0723/Klaten dan Kepolisian Resor Klaten. Adapun dua mobil Avanza akan dipinjamkan ke Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Klaten dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Klaten.
Jajang mengatakan sebanyak 30 motor Suzuki Thunder rencananya akan diserahkan ke Kodim pada 1 Oktober. Adapun sisanya, 26 motor, akan diserahkan ke Polres Klaten pada hari ini. Sedangkan dua mobil Avanza sudah diserahkan ke PCNU dan PDM Klaten sejak pekan lalu. “Semua kendaraan dinas itu hanya dipinjam-pakai. Jadi, statusnya tetap aset milik Pemkab Klaten,” kata Jajang.
Menurut Jajang, Polres dan Kodim mengajukan permohonan bantuan meminjam kendaraan dinas ke Pemkab Klaten sejak tahun lalu. Alasannya, kedua instansi vertikal itu membutuhkan kendaraan untuk operasional di tingkat bawah. Semula Polres Klaten mengajukan bantuan 34 sepeda motor. Karena terbatasnya anggaran, pemerintah hanya mengabulkan sebanyak 26 sepeda motor.
PCNU Klaten dan PDM Klaten juga sudah sejak lama mengajukan bantuan pinjam pakai kendaraan. “Pinjam-pakai kendaraan tidak terbatas pada siapa saja selama untuk mendukung kegiatan pemerintahan. Banyak yang sudah mengajukan, tapi kami menerapkan skala prioritas,” ujar Jajang.
Sebanyak 56 sepeda motor dan dua mobil baru milik Pemkab Klaten itu akan dipinjamkan selama dua tahun dan izinnya bisa diperpanjang lagi jika masih dibutuhkan. “Urusan pajak dan perawatan kendaraan ditanggung sepenuhnya oleh peminjam,” kata Jajang.
Keputusan Pemerintah Klaten itu menuai kritik dari pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret Surakarta Agus Riewanto. “Kenapa baru sekarang, padahal penganggarannya sejak tahun lalu,” kata Agus.
Agus juga menilai pembelian kendaraan dinas itu sebagai bentuk pemborosan anggaran lantaran hanya dipinjamkan ke instansi pendukung. Sebab, sebagian satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Klaten mengaku masih kekurangan kendaraan dinas untuk operasional.
“Di tahun politik seperti sekarang, kegiatan pemerintah daerah memang sering bernuansa politis. Apalagi istri Bupati Klaten (Sri Mulyani) dan Wakil Bupati Klaten (Sri Hartini) kini berpasangan dan turut maju dalam pilkada,” kata Agus.
