Pengunjuk Rasa: Tuntaskan Pelanggaran HAM di Indonesia

Reporter

Editor

Sabtu, 10 Desember 2005 12:54 WIB

TEMPO Interaktif, Solo:Ratusan pengunjuk rasa dari kalangan buruh, petani, mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat di Solo mendesak pemerintah menuntaskan pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tuntutan itu mereka sampaikan untuk memperingati Hari HAM se-dunia, Sabtu (10/12). Sambil berjalan kaki dari Taman Sriwedari menuju Bunderan Gladag, mereka membentangkan aneka spanduk dan poster yang mengecam terus meningkatnya pelanggaran HAM di Indonesia. Sementara pemerintah tidak berdaya dalam mengusut kejahatan-kejahatan kemanusiaan itu."Pergantian rezim pemerintahan beberapa kali tidak ada bedanya dalam hal penyelesaian kasus-kasus HAM. Ini sangat menyedihkan bagi perjalanan bangsa ini, apalagi hampir semua kejahatan kemanusiaan itu dilakukan oleh institusi dan pejabat negara," kata Abdul Muttaqin, Koordinator Lapangan Aksi dalam orasinya. Sepanjang jalan, pengunjuk rasa yang berjumlah sekitar 300 orang ini juga membagikan selebaran berisi daftar kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia. Mereka mengajak masyarakat mengkritisi dan mendesak pemerintah menuntaskannya. Para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Kesejahteraan Rakyat (AMUK Rakyat) ini mengeluarkan daftar pelanggaran HAM di Indonesia, seperti tragedi tahun 1965, kasus Talangsari, kasus Tanjung Priok, kasus Semanggi I dan II, hingga kematian Munir. Anas Syahirul

Berita terkait

Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

7 Januari 2023

Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.

Baca Selengkapnya

Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

5 Juni 2018

Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

10 Januari 2018

Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.

Baca Selengkapnya

Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto

29 Maret 2017

Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto

Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Menkopolhukam Wiranto soal terobosan solusi kasus HAM berat dulu.

Baca Selengkapnya

Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP  

13 Maret 2017

Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP  

Menurut koordinator aksi, PDIP sudah tutup mata dan hati terhadap korban peristiwa Kudatuli.

Baca Selengkapnya

Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya

13 Februari 2017

Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya

Menurut Kontras, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional cacat
hukum.

Baca Selengkapnya

Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi  

3 Februari 2017

Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi  

Menurut Trimedya, penyelesaian secara hukum penting untuk menunjukkan pemerintah serius dalam penyelesaian HAM masa lalu.

Baca Selengkapnya

Penyelesaian HAM, DPR Sarankan KontraS Lapor ke Kejagung

3 Februari 2017

Penyelesaian HAM, DPR Sarankan KontraS Lapor ke Kejagung

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan menyarankan agar KontraS juga melaporkan Menteri Wiranto dan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman  

2 Februari 2017

Ini Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman  

Kontras melaporkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dengan dugaan melakukan maladministrasi.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan KontraS ke Ombudsman, Wiranto: Silakan

2 Februari 2017

Dilaporkan KontraS ke Ombudsman, Wiranto: Silakan

Koordinator KontraS Haris Azhar menyimpulkan adanya maladministrasi dari hasil rapat Wiranto dan Komnas HAM.

Baca Selengkapnya