Mendagri Akan Akomodasi Sekdes Jadi PNS

Reporter

Editor

Kamis, 8 Desember 2005 17:40 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang:Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Ma'ruf berjanji akan mengakomodasi para Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri sipil (PNS). Hal ini sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa posisi Sekdes disisi oleh PNS. Saat ini Depdagri tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan UU tersebut. Depdagri juga akan melengkapi data tetang Sekdes di seluruh desa dari seluruh Kabupaten yang sampai saat ini baru terkumpul 70 persen. "Depdagri tetap akan mengakomodasi Sekdes. Depdagri tetap mengakui jasa dan pengabdian yang telah ditunjukkan para sekdes," kata Ma'ruf, Kamis (8/12).Terkait dengan tuntutan agar Sekdes diangkat menjadi PNS, menurut Mendagri harus ada kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. "Secara objektif, sebagian sekdes kalau mengikuti ujian standar (PNS) tidak memenuhi. Oleh karenanya harus ada kebijakan khusus jangka pendek," ujarnya. Tapi untuk jangka panjang, dalam rangka meningkatkan kualitas aparat harus ada persyaratan yang mendasar. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Komunikasi dan Kehumasan Pemerintah Prov Jawa Tengah, Urip Sihabudin menegaskan, Pemerintah Jateng tidak keberatan memenuhi tuntutan para Sekdes untuk diangkat menjadi PNS. "Pokoknya, jika sudah ada PP-nya, kami akan melakukan pengangkatan. Tentunya juga dengan memperhatikan peraturan lain yang terkait, misalnya tetang peraturan kepegawaian," ujarnya.Pernyataan tersebut menjawab tuntutan Paguyuban Sekdes Jateng yang menuntut diangkat menjadi PNS. Di Jateng, terdapat 7 .462 pejabat Sekdes serta 357 desa yang belum memiliki Sekdes. Sohirin

Berita terkait

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

3 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

13 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

16 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Genosida Gaza, PNS Jerman Menuntut Penghentian Pasokan Senjata ke Israel

28 hari lalu

Genosida Gaza, PNS Jerman Menuntut Penghentian Pasokan Senjata ke Israel

Para pegawai pemerintah menyerukan Jerman dan Belanda untuk menghentikan pengiriman senjata karena masalah hak asasi manusia di Gaza

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

54 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

Fasilitas Istimewa untuk PNS Pindah ke IKN Bawa Keluarga, Cek di Sini

59 hari lalu

Fasilitas Istimewa untuk PNS Pindah ke IKN Bawa Keluarga, Cek di Sini

Pemerintah akan memberi sejumlah fasilitas istimewa bagi PNS yang bersedia pindah ke IKN dengan membawa keluarga mereka.

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

7 Maret 2024

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya