TEMPO.CO, Bandung - Dua wali kota, Bima Arya dan Ridwan Kamil, curhat kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, tentang pemanggilan dan pemeriksaan oleh penegak hukum.

Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, meminta penegak hukum tidak asal main panggil jika mendapat laporan dari organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. "Kami-kami di daerah sedang membangun wilayah masing-masing, mohon dilindungi karena kita sama-sama dari unsur pemerintah, baik kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain," kata Ridwan Kamil dalam rapat koordinasi penyerapan anggaran di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Selasa, 22 September 2015.

"Jangan sedikit-dikit di-follow up. Dilihat dulu siapa pelapornya. Kalau yang melapor itu organisasi-organisasi yang nyari nafkah dari melapor atau mencari kesalahan, mohon dipertimbangkan," ujar Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil meminta penegak hukum memilah kembali terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran daerah. Bisa jadi, dia melanjutkan, masalah timbul karena adanya kekeliruan.

"Masalah timbul karena dua hal: bisa karena kejahatan, bisa karena kekeliruan. Kalau sifatnya kekeliruan, jangan disamakan dengan kejahatan, ini yang bikin stres PNS di Kota Bandung," tuturnya.

Ridwan Kamil mengaku pernah diintimidasi, baik oleh ormas maupun LSM, hingga mengancam keselamatan jiwanya. Meski demikian, ia enggan melaporkan intimidasi tersebut ke pihak kepolisian. "Setahun terakhir inilah. Ancaman jiwa ada, pemerasan ada, macam-macam," ucapnya.

Adapun Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku pernah mendapatkan surat kaleng. Surat kaleng yang menurut dia tidak jelas juntrungannya itu malah dijadikan bahan pemeriksaan dalam proses hukum yang mengakibatkan kegaduhan di daerah.

"Ketika datanya valid, tidak ada masalah. Tapi, ketika data masih simpang siur ditelusuri, maka itu semacam spekulasi yang kemudian diangkat oleh media lokal, ormas, dan LSM," kata Bima.

Bima menegaskan pihaknya tidak antikritik. Hanya, perlu dipilah-pilah kembali data yang valid agar roda birokrasi dan pembangunan di daerah tidak terganggu.

"Ketika kasus dibesar-besarkan, melebar ke mana-mana, bisa jadi permainan ormas, LSM, dan media lokal yang menjadi alat politik. Memang kalau tidak salah tidak perlu takut. Tapi kesalahan ini bisa dicari-cari dan kecenderungan merembet," tuturnya.

Menanggapi laporan dari dua wali kota itu, Luhut memotivasi dan meminta kepada semua kepala daerah di Jawa Barat yang hadir dalam forum rapat koordinasi tersebut untuk bekerja dengan sungguh-sungguh.

"Anda-anda ini masih muda, masih umur 40-an, masa depan kalian masih jauh. Tapi mari bekerja. Sampai kapan mau begini? Kita masih terkotak-kotak, mikir salah orang, dosa orang. Tanya dirimu yang paling dalam. Apa kau bersih? Apa pantas mengklaim dirimu bersih?" ujar Luhut.

Selain itu, Luhut meminta semua kepala daerah lebih kompak. Jika terdapat masalah, dia mengimbau mereka agar langsung menghubunginya.

"Kalau Anda ada masalah, saya ulangi, saya Menteri Polhukam. Kalau ada masalah, kontak saya. Kita cari bagaimana solusinya. Don't ever ragu-ragu, deh. Saya promise, datang ke saya kita ngomong. Sepanjang aturannya benar, saya akan bersama-sama dengan Anda untuk menghadapinya," ucapnya.

PUTRA PRIMA PERDANA