TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Dalam Negeri membantah kalau biaya pengawasan, pemantauan, dan penyelesaian pengaduan yang diatur dalan surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 541/2523/SJ yang besarnya Rp 50 per liter disebut pungutan."Biaya itu masuk dalam harga eceran minyak tanah. Jadi, bukan biaya yang dipungut," papar Juru Bicara Departemen Dalam Negeri, Tarwanto, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (6/12).Dalam surat edaran tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah nasional tahun 2005 itu, ditetapkan harga per liter tertinggi di tingkat pangkalan Rp 2.275. Harga itu termasuk biaya pengawasan Rp 50, ongkos tarif angkutan radius 40 kilometer dari instalasi atau depot suplai Rp 80, margin agen Rp 55, dan margin pangkalan Rp 90. "Kami akan menjelaskan semuanya dalam rapat Komisi II DPR nanti jam 14.00 WIB," ujar Tarwanto.Menurut Tarwanto, biaya Rp 50 itu bukan ditentukan pihak Depdagri. Depdagri, kata Tarwanto, hanya membuat surat edaran berdasarkan permintaan pihak Pertamina dan BPH Migas. "Jadi Depdagri membuat rincian harga itu hanya jiplak dari Pertamina," ujarnya.raden rachmadi