Cuma 5 Persen Fasilitas Umum di Solo Aksesibel

Reporter

Editor

Minggu, 4 Desember 2005 05:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Fasilitas umum (fasum) milik institusi pemerintah maupun swasta di Kota Solo mengesampingkan keberadaan kaum difabel (penyandang cacat). Dari hasil survey, bangunan yang benar-benar memperhatikan para penyandang cacat tidak lebih dari 5 persen.Menurut Ketua Yayasan Talenta Kota Solo, sebuah yayasan yang bergerak dalam biang advokasi dan pelatihan para difabel, Sapto Nugroho, para penyandang cacat terpinggirkan hampir di semua lini mulai pendidikan, akses pekerjaan hingga sosial kemasyarakatan. "Yang sederhana saja, dari penelitian dan suvey , didapati 95 persen lebih bangunan fasum di Solo tidak aksesibel bagi penyandang cacat. Mereka yang benar-benar memperhatikan kaum difabel bisa hitung jari, tidak lebih dari 5 persen,"ujarnya.Penelitian itu, menurut Sapto, melibatkan Fakultas Teknik Sipil dan Arsitektur Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, yang dinilai mengerti seluk-beluk teknis bangunan. "Selain seluruh elemen organisasi penyandang cacat, Fakultas Teknik UNS kami libatkan. Karena mereka yang mengetahui struktur bangunan yang aksesibel bagi penyandang cacat,"katanya. Karena itu, kaum difabel di Solo mendesak kepada pemerintah untuk memperhatikan aspirasi mereka. Pemerintah Kota Solo yang memiliki kewenangan terhadap pembangunan, diharapkan melakukan tekanan agar fasilitas umum yang dibangun dirancang memenuhi syarat aksesibilitas bagi penyandang cacat. Anas Syahirul

Berita terkait

DKI Berhasil Tagih 44 Fasos Fasum dari Pengembang Senilai Rp 4,8 Triliun

15 Oktober 2023

DKI Berhasil Tagih 44 Fasos Fasum dari Pengembang Senilai Rp 4,8 Triliun

Pj Gubernur DKI Heru Budi meminta Bappeda untuk terus menagih kewajiban fasos fasum dari pengembang yang belum diserahkan ke Pemprov DKI.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Minta Pengembang Tidak Menunda Penyerahan Fasos dan Fasum

10 Oktober 2023

Heru Budi Minta Pengembang Tidak Menunda Penyerahan Fasos dan Fasum

Pj Gubernur DKI Heru Budi meminta para pengembang untuk tidak menunda penyerahan fasilitas sosial atau fasos dan fasilitas umum.

Baca Selengkapnya

Pemilik Ruko Serobot Bahu Jalan Sebut Beli Aset dari Jakpro, Ada Spanduk Protes Pembongkaran

24 Mei 2023

Pemilik Ruko Serobot Bahu Jalan Sebut Beli Aset dari Jakpro, Ada Spanduk Protes Pembongkaran

Aset Ferry dinilai sebagai ruko serobot bahu jalan, yang saat ini sedang menjadi sorotan publik.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Wajibkan Aset Baru DKI dari Pengembang Harus Bersertifikat

6 April 2023

Heru Budi Wajibkan Aset Baru DKI dari Pengembang Harus Bersertifikat

Pj Gubernur DKI Heru Budi mewajibkan aset baru DKI berupa fasos dan fasum dari pengembang harus sudah bersertifikat alias legal.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Sebut DKI bakal Dapat Aset Baru dari Pengembang 3 Bulan Sekali

6 April 2023

Heru Budi Sebut DKI bakal Dapat Aset Baru dari Pengembang 3 Bulan Sekali

Pj Gubernur DKI Heru Budi berujar Pemprov DKI akan menerima aset baru dari pengembang setiap tiga bulan sekali.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Sebut Banyak Fasos-Fasum yang Belum Diserahkan Pengembang ke Pemprov DKI

6 April 2023

Heru Budi Sebut Banyak Fasos-Fasum yang Belum Diserahkan Pengembang ke Pemprov DKI

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan masih banyak fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum diserahkan pengembang

Baca Selengkapnya

Rencana Puskesmas Glodok di Belakang Novotel, DKI: Timbang Mendalam Kontribusi Pengembang

30 Maret 2023

Rencana Puskesmas Glodok di Belakang Novotel, DKI: Timbang Mendalam Kontribusi Pengembang

Fitri Emawati Sutari mengatakan status tanah di belakang Novotel, Kelurahan Glodok yang diusulkan untuk Puskesmas belum jadi aset pemerintah.

Baca Selengkapnya

Kota Depok Siapkan Parkir Off Street di Jalan Margonda, Kerja Sama dengan Swasta

14 Maret 2023

Kota Depok Siapkan Parkir Off Street di Jalan Margonda, Kerja Sama dengan Swasta

Dishub Depok berkoordinasi dengan Polres Metro Depok untuk pembuatan kantong parkir di Jalan Margonda

Baca Selengkapnya

Warga Depok Mengadu ke DPRD karena Dituduh Duduki Tanah Pemerintah

5 Januari 2022

Warga Depok Mengadu ke DPRD karena Dituduh Duduki Tanah Pemerintah

Seorang warga Depok mengadu ke DPRD karena tanahnya disegel Satpol PP dan disebut menduduki aset milik pemerintah

Baca Selengkapnya

Demi Tambah Ruang Terbuka Hijau Jakarta, DPRD Siap Jadi Penagih Fasos Fasum

1 Maret 2021

Demi Tambah Ruang Terbuka Hijau Jakarta, DPRD Siap Jadi Penagih Fasos Fasum

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI memprioritaskan pembukaan ruang terbuka hijau di Ibu Kota.

Baca Selengkapnya