TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat langsung melontarkan pertanyaan terkait dengan mutasi jabatan Komisaris Jenderal Budi Waseso menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Mereka mempertanyakan alasan pencopotan Waseso di tengah pengusutan kasus korupsi yang dilakukan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri.
"Apa yang terjadi dalam pergantian jabatan di Polri itu luar biasa. Indikasi kegaduhan bukan di Polri dan DPR, tapi dari Istana sendiri," kata anggota Komisi Hukum dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo, saat rapat kerja dengan Polri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September 2015. (Lihat Video Pernyataan Kontroversial Budi Waseso, Kabareskrim: Saya Tidak Meneror Hanya Mengingatkan, Sempat Bikin Heboh Kasus Budi Waseso Ini Tidak Berlanjut Ke Pengadilan)
Bambang menilai pencopotan Waseso tak lain karena desakan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tak ingin penyelidikan pengadaan crane di PT Pelabuhan Indonesia II dilanjutkan. Musababnya, beberapa kali Presiden dan Wakil Presiden memberi mandat kepada Kepolisian agar tak mengkriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Dulu Istana minta Novel tak ditahan. Terakhir, lagi-lagi Istana menelepon Buwas mempertanyakan soal penggeledahan Pelindo," katanya.
Kritik yang sama dilontarkan Junirmart Girsang dari PDI Perjuangan. Menurut dia, pemerintah tengah melemahkan Kepolisian. "Ada yang sebut anggota Polri yang gaduh mengganggu ekonomi. Padahal ekonomi harus dibangun," ujarnya.
Aboe Bakar Al Habsyi dari Partai Keadilan Sejahtera mengatakan pencopotan Waseso penuh intrik. Ia yakin adanya intervensi dalam mutasi Polri meski telah melewati rapat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
"Padahal kami bangga karena Polri lagi naik daun. Tapi mereka dicopot saat bongkar kasus," katanya. Aboe memuji kinerja Waseso selama enam bulan terakhir di Mabes Polri. "Kalau dilihat plus-minusnya, Waseso banyak plusnya. Kejadian ini banyak sandiwara."
Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan khawatir kegaduhan mutasi di tubuh Bhayangkara menimbulkan trauma bagi para penyidik. "Apakah dengan begini Polri akan semakin tertutup dalam penindakan hukum?" ucapnya.
Sebelum sesi tanya-jawab dibuka, Badrodin sempat menjelaskan alasan rotasi jabatan di lembaganya. Ia menilai pergantian personel telah melewati prosedur legal dan tanpa intervensi. "Mutasi dilakukan mempertimbangkan khususnya soal pengembangan karier. Mekanismenya telah dilakukan dengan petimbangan sidang Wanjakti," katanya.
Kemarin, Budi Waseso resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kabareskrim. Ia bertukar posisi dengan Anang Iskandar sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Sejak diangkat pada Januari 2015, Waseso sempat membuat sejumlah gebrakan.
Dia menetapkan sejumlah pemimpin KPK sebagai tersangka kasus-kasus lama. Terakhir, Waseso memimpin pengusutan kasus pengadaan crane di Pelindo II. Ia juga menggeledah ruangan Direktur Pelindo R.J. Lino di kantornya di Tanjung Priok. Setelah penggeledahan, Lino justru menelepon Menteri Badan Perencanaan Nasional Sofyan Djalil untuk menyelamatkannya dari kasus tersebut.
PUTRI ADITYOWATI
Berita terkait
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
8 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
9 jam lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
16 jam lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
1 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
1 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
1 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
1 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
1 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
1 hari lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
1 hari lalu
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Baca Selengkapnya