Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri & Komunikasi dari Fraksi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari di gedung MPR/DPR, Jakarta, 23 Mei 2012. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO , Surabaya - Pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari diyakini lebih menjanjikan dalam persaingan di pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya menghadapi pasangan inkumben Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana. Pasangan Rasiyo-Lucy adalah pasangan ketiga yang akan didaftarkan koalisi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional setelah dua pasangan sebelumnya gagal.
"Insya Allah lebih baik dan lebih menjanjikan,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Daerah PAN Kota Surabaya Achmad Zainul Arifin kepada Tempo saat ditemui di kantor KPU Kota Surabaya, Senin, 7 September 2015.
Menurut Zainul, kubunya sengaja mencari sosok perempuan dalam pasangan yang rencananya akan didaftarkan ke KPU Kota Surabaya pada hari ini, Selasa, 8 September 2015, itu. Di antara tiga kandidat srikandi yang diincar, tersaring nama Lucy, 47 tahun, politikus Partai Demokrat yang juga mantan Ning Surabaya 1986. “Tentu harapannya bisa menandingi inkumben,” katanya.
Selain itu, sosok Lucy dianggap sebagai warga Surabaya asli yang tidak diragukan kemampuannya dalam dunia politik. Lucy pernah menjadi anggota DPR periode yang lalu.
Sebelumnya, pasangan Rasiyo-Dhimam Abror telah mendaftar ke KPU. Mereka telah melalui masa perbaikan berkas tapi, ketika masa penetapan pasangan calon, Dhimam Abror--Ketua Harian KONI Jawa Timur--dinyatakan tidak memenuhi syarat. Atas penetapan itu, Rasiyo, yang mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, sempat dinyatakan dilarang mendaftar lagi, tapi kemudian direvisi.
Pasangan Rasiyo-Abror menggantikan komposisi sebelumnya, yakni Abror-Haries Purwoko. Pasangan pertama ini buyar saat didaftarkan karena Haries, pengusaha yang juga Ketua Pemuda Pancasilan Surabaya--diduga terlibat dalam hasil pilkada di Pacitan--tiba-tiba mundur.
Bongkar-pasang pasangan calon dan bolak-balik perpanjangan masa pendaftaran peserta membuat proses pilkada di Kota Surabaya ikut terkena dampak. “Semua proses ini mengurangi sekitar 30 hari jadwal kampanye, yang biasanya 101 hari menjadi 70 hari,” kata Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin.
