Jadi Kabareskrim, Anang: Semua Kasus Akan Dilanjutkan

Reporter

Editor

Febriyan

Sabtu, 5 September 2015 17:15 WIB

Kepala Badan Narkotika Nasional Inspektur Jenderal Anang Iskandar. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar menegaskan dirinya tak akan menghentikan kasus yang sudah berjalan jika menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Menurut dia, kasus yang telah masuk penyidikan bakal dilanjutkan, termasuk kasus dugaan korupsi mobile crane PT Pelabuhan Indonesia II.

"Kasus yang sudah masuk, tidak bisa dihentikan. Penegakan hukum itu sudah ada relnya dan harus dilakukan," kata dia di Warung Daun, Jakarta Pusat, 5 September 2015.

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo pun menyatakan akan mendorong Anang untuk melanjutkan kasus-kasus yang telah ditangani Kabareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso. Misalnya seperti korupsi Pelindo, pembelian kondesat oleh SKK Migas dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama, kasus yang menjerat dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, kasus hakim Sarpin versus dua Komisioner Komisi Yudisial serta kasus Denny Indrayana.

"Komisi Hukum akan mengawal kasus-kasus itu hingga tuntas," ujarnya.

Anang berujar gaya kepemimpinannya akan berbeda dengan Waseso. Ia bakal menekankan upaya pencegahan sebelum penindakan proses hukum. "Ada warna yang berbeda dalam tiap kasus. Tidak bisa di-gebyak uyah. Jangan sampai membuat air keruh ketika menangkap ikan," ujarnya.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional M. Naseer optimistis Anang dapat menyelesaikan kasus-kasus di Bareskrim tanpa menimbulkan kegaduhan. Alasannya, kata Naseer, Anang selalu berorientasi pada kinerja, bukan publikasi dan hiruk pikuk pemberitaan.

"Saya mohon jangan cemas kalau pergerakan Anang nanti lebih slow. Memang dia lebih senang di bawah air, no publikasi, tapi nanti hasilnya akan lebih optimal," tutur Naseer.

DEWI SUCI RAHAYU

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

8 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

9 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

15 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya