Wapres JK: Buwas Dibutuhkan di BNN

Reporter

Editor

Febriyan

Jumat, 4 September 2015 17:03 WIB

Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Komisaris Jenderal Budi Waseso cocok menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Menurut dia, Buwas, sebutan Budi Waseso, dibutuhkan untuk memberantas narkoba yang sedang menjamur di Indonesia. "Kejahatan narkoba lebih banyak untuk ditangkap, jadi bagus kalau dia ke sana," kata Kalla, di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jumat, 4 September 2015.

Begitu juga dengan mutasi Komisaris Jenderal Anang Iskandar menempati posisi Budi saat ini. Keduanya, kata dia, memiliki kemampuan yang mumpuni. Kalla berharap baik Anang dan Budi dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Khususnya, kata dia, dalam program pemerintah memberantas narkoba dan pemberantasan korupsi.

Kalla membantah anggapan adanya intervensi politik dalam pertukaran tempat dua jenderal bintang tiga itu. Menurut dia, pergantian posisi ini murni berdasarkan pertimbangan profesional. "Unsur politis bagaimana, itu berdasarkan penilaian profesionalisme,"

Dia menambahkan, saat ini pemerintah sedang menerapkan status darurat terhadap narkoba. Artinya, jika ditempatkan di Badan Narkotika Nasional, Buwas diharapkan bisa membantu pemerintah lebih progresif dalam pemberantasan narkoba.

Pergantian posisi Kepala Bareskrim dipastikan terjadi Kamis malam berdasarkan rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri dengan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti. Kepala Bareskrim sebelumnya, Komisaris Jenderal Budi Waseso, akan didapuk sebagai Kepala BNN menggantikan posisi Anang Iskandar. Anang menempati posisi lama Budi.

Isu intervensi politik mencuat dalam pencopotan Budi Waseso sebagai Kabareskrim. Buwas disebut dimutasi karena menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan harbour mobile crane di PT Pelabuhan Indonesia II. Jumat pekan lalu, penyidik Bareskrim pun menggeledah kantor PT Pelindo II dan ruang kerja Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino.

Lino pun mengadukan kejadian ini ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Beberapa hari berselang, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegur Buwas.

REZA ADITYA

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

6 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

7 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

14 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya