PAN Membelot, Kalla: Jokowi Akan Bicarakan Kompensasi

Reporter

Editor

Pruwanto

Jumat, 4 September 2015 07:28 WIB

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan bergabungnya Partai Amanat Nasional ke partai koalisi pendukung pemerintah tak membuat gaduh partai koalisi di luar pemerintah. Sebab, menurut dia, tidak ada lagi kelompok partai oposisi. "Kan sudah tidak ada lagi oposisi," kata Kalla di kantornya, Kamis, 3 September 2015.

Kalla mengatakan Presiden Joko Widodo masih akan membicarakan kompensasi yang diminta PAN setelah bergabung dengan pemerintah. "Pertimbangannya diikuti perkembangan selanjutnya," katanya. "Saat ini belum ada pembicaraan sampai ke arah situ soal pembagian menteri atau lainnya."

Partai Amanat Nasional, dua hari lalu, memutuskan bergabung dengan partai koalisi pemerintah. PAN meninggalkan koalisi partai di luar pemerintah. Ketua Umun PAN Zulkifli Hasan mengatakan keputusan bergabung dengan pemerintah lantaran ingin berkontribusi dalam kemajuan ekonomi yang sedang terpuruk.

Sehari setelahnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumpulkan petinggi koalisi partai nonpemerintah di Bakrie Tower. Pertemuan kemarin dihadiri Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham, Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah, Anis Matta, serta dua pengurus PAN, Zukifli Hasan dan Eddy Poernomo.

Prabowo menyatakan sikap PAN yang bergabung ke pemerintah tidak akan mengubah komposisi kelompok koalisi nonpemerintah. "PAN masih bersama kami. Tidak pindah ke KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan tidak keluar dari KMP (Koalisi Merah Putih)," katanya seusai pertemuan petinggi KMP di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Kamis, 3 September 2015.

Prabowo mengaku menghormati sikap PAN sebagai sebuah perimbangan dalam pemerintah. "Kami menjalankan check and balances demi kebaikan bangsa dan rakyat," katanya. Koalisi Merah Putih, kata dia, masih berdiri sebagai oposisi pemerintah. Ia akan terus memberi koreksi, saran, dan masukan yang berarti untuk pemerintah.

"Perlu masukan bagi pemerintah dalam keadaan ekonomi negara yang sedang susah dan rakyat sedang menghadapi keadaan yang memprihatinkan," ucapnya.

NIBRAS NADA NAILUFAR | REZA ADITYA

Berita terkait

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

23 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

3 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

4 hari lalu

Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

Berikut tanggapan para pengamat politik dan peneliti soal koalisi Prabowo ke depan yang hampir pasti bakal gemuk.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

7 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

9 hari lalu

Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan dirinya siap maju di Pilkada 2024 setelah mendapat arahan dari Ketum PAN, tapi...

Baca Selengkapnya

Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

9 hari lalu

Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

KPU dan Ketum PAN Zulkifli Hasan menanggapi gugatan PDIP di PTUN terkait pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Begini kata mereka.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

9 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

11 hari lalu

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.

Baca Selengkapnya

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

11 hari lalu

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong

Baca Selengkapnya

Profil Zita Anjani, Putri Ketum PAN yang Didorong Berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

20 hari lalu

Profil Zita Anjani, Putri Ketum PAN yang Didorong Berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Zita Anjani didorong berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Berikut profil putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu.

Baca Selengkapnya