Alasan Jokowi Batalkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Jumat, 4 September 2015 06:21 WIB

Negara Tiongkok mampu membangun kereta super cepat, seperti kereta buatan Jepang, Shinkansen. Tangshan, Provinsi Hebei, Tiongkok, 11 Februari 2015. REUTERS / Kim Kyung-Hoon

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden Joko Widodo memutuskan membatalkan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Musababnya, ucap Darmin, jarak kedua kota yang mencapai 150 kilometer tak memungkinkan untuk ditempuh dengan kereta cepat.

Darmin menjelaskan, kecepatan kereta api cepat mencapai 300 kilometer per jam. Untuk jarak 150 kilometer, akan ada lima-delapan stasiun, sehingga jarak tiap stasiun mencapai 30 kilometer atau dengan waktu tempuh delapan menit. Sementara itu, kereta api cepat butuh waktu akselerasi untuk mencapai kecepatan 300 kilometer per jam.

Berita Menarik
EKSKLUSIF: Komjen Budi Waseso Blakblakan soal Pencopotannya
Gantikan Komjen Buwas, Anang Iskandar Sedang Ada di Fiji


Menurut dia, akselerasi tak akan dicapai dalam delapan menit. Untuk mencapai kecepatan 250 kilometer per jam, kereta cepat membutuhkan 14 menit. Jadi, sebelum mencapai kecepatan maksimum, kereta harus direm. “Kecepatan maksimumnya hanya 200-an kilometer," ucap Darmin di kantornya, Kamis malam, 3 September 2015.

Dengan pertimbangan teknis itu, ujar Darmin, Jokowi menyatakan negara tak perlu membangun moda transportasi kereta cepat. Indonesia cukup membangun infrastruktur kereta menengah berkecepatan 200-250 kilometer. Kereta jarak menengah diperkirakan berbiaya lebih murah 30-40 persen ketimbang proyek kereta cepat.

Berita Populer
Jatuh dari Lantai 15, Kematian Alumnus UI Ini Tak Wajar
Tekanan Les Bisa Membuat Anak Stres


Darmin menuturkan hasil penilaian konsultan pun menunjukkan banyak hal tak rinci dalam proposal yang diajukan Jepang dan Cina, seperti standar pemeliharaan. Pembangunan kereta cepat juga harus mempertimbangkan pengembangan wilayah sekitarnya. Faktor-faktor ini menjadi kerangka acuan guna membangun infrastruktur kereta cepat.

Jokowi, kata Darmin, meminta pembentukan tim khusus yang menyusun kerangka acuan itu. "Setelah itu, Jepang dan Cina dipersilakan menyusun proposal baru," ucapnya. Ia tak menutup kemungkinan ada lebih dari dua negara yang tertarik membangun proyek kereta menengah. Skema pembangunannya tetap pada business-to-business.

TRI ARTINING PUTRI

Artis AS Syuting Sinetron, Malah Ditangkap Usai Kencani Tamu
Artis Cantik AS Digerebek Usai Layani Tamu, Muncikari Buron
Tertangkap di Surabaya, Artis AS Bertarif Rp 8 Juta Per Jam




Berita terkait

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

6 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

8 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

8 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Larangan Merokok Ganja di Stasiun, Mengenal Deutsche Bahn Perusahaan Kereta Jerman yang Mengumumkan Aturan Ini

15 jam lalu

Larangan Merokok Ganja di Stasiun, Mengenal Deutsche Bahn Perusahaan Kereta Jerman yang Mengumumkan Aturan Ini

Operator kereta di Jerman Deutsche Bahn atau DB mengumumkan melarang merokok ganja di area-area stasiun. Aturan ini berlaku mulai 1 Juni 2024

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

20 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya