Budi Waseso Dicopot, Jenderal Victor Ancam Mundur dari Polri  

Reporter

Editor

Anton Septian

Rabu, 2 September 2015 15:00 WIB

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigadir Jenderal Victor Edi Simanjuntak . (TEMPO/Imam Sukamto)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigadir Jenderal Victor Edi Simanjuntak angkat suara soal isu pencopotan atasannya, Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso. "Kalau kasus crane yang dijadikan alasan pencopotan, saya akan mundur dari polisi juga," ujar Victor, saat dihubungi, Rabu, 2 September 2015.

Kasus crane yang dimaksud adalah kasus pengadaan mobile crane di pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo II. Bareskrim memang sedang menyidik kasus yang diduga melibatkan Direktur Utama Pelindo II R.J. Lino itu. Ketika penyidik menggeledah kantor Pelindo, Lino langsung menelepon Menteri Bappenas Sofyan Djalil untuk memprotes penggeledahan.

Victor menolak menyidik kasus korupsi lagi bila ada orang yang tengah disidik dengan mudah melenggang setelah menelepon menteri. "Jangan suruh polisi menyidik korupsi lagi, biar KPK saja," kata Victor, yang belum tahu soal kabar pencopotan Buwas, sebutan Budi Waseso.

Buwas sendiri menyebut kasus Pelindo sebagai, "Tidak luar biasa, hanya kasus korupsi biasa." Saat menggeledah, Budi Waseso menjamin penyidik sudah memegang izin dari pengadilan.

Buwas menolak tindakan penegakan hukum yang dilakukannya dipengaruhi oleh kepentingan apa pun. "Saya tak mau diintervensi," katanya setelah berkali-kali menjawab pertanyaan wartawan yang tak ada habis-habisnya.

Setelah satu jam, Buwas akhirnya selesai melayani wartawan. Dia pamit untuk menghadiri agenda selanjutnya yaitu rapat soal evakuasi penegakan hukum dengan Kepala Divisi Hukum.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA


Berita Menarik:
Kenapa Mourinho Keok Hadapi Deretan Pelatih Berinisial P?
DITEMUKAN: Selain Tuhan Banyuwangi, Ini Tuhan dari Lumajang

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

16 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

18 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya