Jokowi Minta Kantor Staf Kawal Pemberantasan Mafia Pelabuhan
Editor
Ananda wardhiati teresia
Minggu, 30 Agustus 2015 19:44 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Deputi I Bidang Bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas Kantor Staf Presiden, Yuni Rusdinar, mengatakan Presiden Joko Widodo memintanya lembaganya mengawal pemberantasan mafia pelabuhan. Tujuannya, agar konsep Poros Maritim bisa segera terlaksana.
"Kami diminta pantau terkait banyaknya kasus yang menyangkut pelabuhan, mulai dari perizinan atau pun hal lainnya akhir-akhir ini," kata Yuni, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 30 Agustus 2015.
Yuni mengatakan beberapa kasus seperti permasalahan dwelling time, dan yang terakhir, penggeledahan kantor Direktur Utama PT Pelindo adalah demi perbaikan kualitas perizinan di pelabuhan. Presiden, kata dia, mendesak kementerian teknis segera mencari resep perbaikan.
"Karena itu memang menjadi bagian dari program utama Presiden," ujarnya. "Tapi, KSP tidak punya kewenangan menindak. Kami hanya memberikan rekomendasi perbaikan terhadap program prioritas."
Yuni juga berharap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli segera bergerak cepat dengan Tim Satuan Tugas Mafia Pelabuhan yang dibentuknya. Dia optimitis setelah Tim itu bekerja, akan memberikan perubahan. Khususnya untuk sistem perizinan di pelabuhan.
REZA ADITYA
