Pansel KPK Menyayangkan Buwas Umumkan Tersangka ke Media

Reporter

Jumat, 28 Agustus 2015 22:36 WIB

Anggota Pantia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Yenti Ganarsih Rochman setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 9 Juni 2015. Pansel KPK akan melibatkan sejumlah pihak dalam menelusuri rekam jejak para pendaftar, antara lain Kepolisian, PPATK, Badan Intelijen Negara, termasuk di antaranya melibatkan pihak KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Yenti Garnasih, menyayangkan sikap Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso yang mengumumkan status tersangka calon pimpinan KPK kepada media. Dia mengaku baru mengetahui hal itu pun dari media juga.

"Mungkin Pak Buwas (Budi Waseso) ingin saya yang telepon dan menyambangi dia duluan," kata Yenti, saat ditemui di Mabes Polri, Jumat, 28 Agustus 2015.

Menurut Yenti, sebelumnya kepolisian pernah memberikan catatan penelusuran Bareskrim Polri terhadap calon pimpinan KPK. Dalam catatan tersebut, ada beberapa nama yang diberi stabilo merah oleh Budi Waseso karena terlibat kasus pidana. "Tapi, Pak Buwas hanya bilang kami harus hati-hati tanpa menyebut soal tersangka," kata Yenti.

Namun, hal ini sudah dikonfirmasi oleh Yenti langsung kepada Budi Waseso. Yenti mengatakan, kepolisian baru mengumumkan status tersangka karena harus mengumpulkan alat bukti lengkap untuk menjerat orang tersebut.

Selain itu, Yenti memastikan pihak kepolisian sendiri yang akan mengumumkan nama tersangka. "Tak mungkin Pansel mengumumkan namanya karena (penetapan tersangka) itu bukan ranah kami," kata dia.

Yenti pun mendatangi Mabes Polri karena ingin berdiskusi dengan penyidik yang menangani kasus tersebut. Yenti yakin polisi tak main-main dalam menetapkan status calon pimpinan KPK ini sebagai tersangka. "Sudah ada SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) dan dua alat bukti lengkap, pasti kasusnya serius," katanya.

YOLANDA RYAN ARMINDYA

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya