Pernyataan Budi Waseso Jadi Ancaman bagi Calon Pemimpin KPK

Reporter

Editor

Zed abidien

Kamis, 27 Agustus 2015 15:31 WIB

Infografis "Kontroversi Budi Waseso". (Grafis: Unay)

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis antikorupsi meminta Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso segera membuka hasil tracking kepolisian terkait dengan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik. Jika tidak, mereka menganggap pernyataan Budi Waseso sebagai ancaman kriminalisasi bagi para calon.

"Ini jelas ancaman. Bahaya. Kalau ada yang bermasalah, kenapa tidak langsung diseret ke penyelidikan dan penyidikan?" kata M. Isnur, dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, saat diskusi di kantor ICW, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2015.


Baca juga:
Betapa Seru Bila Tuhan, Nabi,dan Saiton di Palembang Bertemu
Mengaku Tuhan, Pria Sukabumi Suruh Orang Sembah Matahari



Isnur berpendapat, pernyataan tersebut merupakan intervensi kepolisian kepada panitia seleksi calon pemimpin KPK untuk meloloskan calon-calon dari lembaganya. Ia berharap pansel tetap netral terhadap hasil tracking itu.

Erwin Natosmal Oemar, dari Indonesia Legal Roundtable, meminta Kepolisian segera menindak calon-calon pemimpin yang bermasalah. "Sekarang harus clear. Jangan sampai ada kasus kriminalisasi Abraham Samad, Bibit, dan Chandra pada periode keempat ini," katanya.

Menurut dia, ancaman Kepolisian bisa jadi skenario untuk menyeret pemimpin KPK dalam kasus pidana masa lalu. "Jangan sampai kasus kecil-kecil yang sudah lama diungkap lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso bakal meminta pertanggungjawaban tim panitia seleksi calon pemimpin KPK yang dinyatakan lolos. Hal ini terkait dengan calon yang, menurut penulusuran Bareskrim, bermasalah tapi pansel justru meloloskannya.

"Saya akan tanya apakah rekomendasi kami dipakai atau tidak," kata Budi pada Selasa lalu. "Kami bekerja dengan benar, bukan main-main. Jangan sekedar formalitas saja minta rekomendasinya."

Hingga saat ini, 19 peserta telah menjalani wawancara tahap akhir calon pemimpin KPK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan sepuluh di antaranya bermasalah terkait dengan rekening mencurigakan. Budi mengaku belum mengetahui siapa yang lolos hingga saat ini dan siapa yang dinyatakan bermasalah menurut PPATK.

Bila pada akhirnya ada calon yang lolos hingga tahap akhir, padahal Bareskrim telah menyatakan salah satu di antaranya bermasalah, Budi menegaskan bahwa timnya akan tetap mengusutnya.

PUTRI ADITYOWATI | DEWI SUCI


Baca juga:
Ribut Nama Tuhan: MUI Bisa Keliru Bila Jejak Sejarah Sahih
Gugatan buat Prabowo Subianto Rp 108 M Dibawa ke Pengadilan

Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

6 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

18 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

19 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya