TEMPO.CO , Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mensinyalir ada kepentingan bisnis di balik sengeka lahan di kawasan Urut Sewu, pesisir selatan Kebumen, Jawa Tengah. Hasil investigasi Kontras menyebut lahan itu akan digunakan TNI untuk memuluskan kepentingan tertentu yang ingin memanfaatkan potensi ekonomi kawasan tersebut. “Daerah itu kaya dengan kandungan bijih besi,” kata Koordinator KontraS, Haris Azhar ketika dihubungi, Sabtu, 22 Agustus 2015.
Haris enggan membeberkan siapa saja pihak yang berkepentingan dengan konflik tersebut. Meski demikian, kata dia, Kontras sudah berusaha menemui Panglima Komando Diponegoro untuk menyampaikan termuan tersebut. “Tapi mereka tidak pernah mau kami temui.”
Menurut Haris, konflik yang terus berkepanjangan di kawasan tersebut akan terus terjadi jika pemerintah tak mampu mengendalikan TNI. “Penyelesaiannya akan selalu hukum rimba. Dan itu terbukti dengan bentrokan yang terjadi hari ini (Sabtu),” katanya.
Haris menambahkan, konflik di kawasan tersebut merupakan bukti ketidakberpihakan negara terhadap hak warga negara. “Ini merupakan simptom, kalau pemerintah dan TNI menikmati ketiadaan penyelesaian masalah. Karena itu, TNI akan terus memaksakan diri menguasai lahan tersebut,” katanya.
Dalam situasi yang tidak jelas seperti ini, katanya, TNI pasti menang. Mereka memegang senjata, sementara polisi dan pemerintah daerah juga tidak ada yang berani.
Bentrokan kembali pecah antara TNI dengan petani di kawasan Urut Sewu. Insiden itu bermula dari penolakan warga terhadap upaya pemagaran yang dilakukan TNI sepanjang 22,5 kilometer di lahan yang masih dalam status sengketa. Empat warga luka berat dan belasan lainnya luka ringan akibat bentrokan tersebut.
