TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan akan melakukan banding atas kalahnya gugatan perdata ke PT Newmont. Alasannya karena kuasa hukum belum dicabut sehingga harus ada upaya hukum terus dan telah timbul perbuatan pidana akibat beroperasinya PT Newmont.Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Alex Sato Bya menegaskan sikap institusinya itu. "Kami jelas akan banding. Tapi hasil putusan harus kami sampakan dulu kepada pemberi kuasa yakni Menteri Lingkungan Hidup,"kata Alex.Selaku jaksa pengacara negara hingga kini, Kejaksaan belum mendapat pencabutan surat kuasa dari Menteri Lingkungan Hidup. Sehingga pihaknya akan terus melakuan upaya hukum. Akibat beroperasinya PT Newmont, menurut Alex, memberi dampak perdata dan pidana. Untuk perdatanya inilah agar PT Newmont membayar ganti rugi akibat kerusakan yang ditimbulkan.Kontrak karya Newmont itu untuk kontrak kerja sama usaha pertambangan emas. Kontrak karya itu, menurut Alex, benar. Namun dalam implementasinya, terjadi pencemaran lingkungan yang merupakan tindak pidana. Pencemaran itu yang diduga keras membuat cacat dan kerusakan.Dian Yuliastuti
Berita terkait
Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat
7 jam lalu
Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.
Baca SelengkapnyaLPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan
3 hari lalu
Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir
6 hari lalu
Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/
Baca Selengkapnya10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah
8 hari lalu
Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.
Baca SelengkapnyaBRIN Kembangkan Teknologi Biosensor Portabel Pendeteksi Virus Hingga Pencemaran Lingkungan
22 hari lalu
Pusat Riset Elektronika BRIN mengembangkan beberapa produk biosensor untuk mendeteksi virus dan pencemaran lingkungan.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya
24 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?
Baca SelengkapnyaKorupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun
25 hari lalu
Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.
Baca SelengkapnyaRamai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya
25 hari lalu
Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.
Baca SelengkapnyaKasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran
26 hari lalu
Pada Kamis, 4 April 2024, istri Harvey Moeis, selebriti Sandra Dewi mendatangi Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi
Baca SelengkapnyaIstana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil
27 hari lalu
Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menampik soal posisi Luhut yang tidak setuju.
Baca Selengkapnya
