TEMPO.CO, Jakarta -Mahkamah Agung menggelar kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Sebanyak 789 pengadilan di seluruh Indonesia bakal mengikuti event nasional yang digelar bertepatan dengan hari jadi ke-70 Mahkamah Agung pada 19 Agustus 2015.
Ketua MA Hatta Ali mengatakan, kompetisi ini merupakan upaya lembaga tertinggi peradilan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kompetisi ini berlaku bagi seluruh pengadilan di empat peradilan mulai dari peradilan umum, pengadilan tata usaha negara, pengadilan agama, dan pengadilan militer. Dia meminta pengadilan tinggi di 33 provinsi di Indonesia untuk terus mendorong pengadilan di bawahnya untuk mengikuti kompetisi tersebut.
Ia menegaskan, pengadilan bertugas membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. ”Kompetisi ini untuk mencari teori dan cara mempercepat pelayanan publik. Makanya perlu dilakukan kompetisi inovasi,” ujar Hatta dalam keterangan pers di Ruang Wiryono, Gedung MA, Rabu, 19 Agustus 2015.
Hatta mengklaim pelayanan publik oleh MA dirasa sudah cukup baik. Dia merujuk pada banyaknya perkara yang telah diputus MA dan diunduh melalui situs website www.mahkamahagung.go.id. Menurut dia, di laman tersebut sudah ada sekitar 1,5 juta perkara yang diputus dan bisa diakses publik. Kendati begitu, Hatta mengakui masih ada kekurangan, yakni persoalan minutasi atau pencatatan berkas perkara yang telah diputus majelis hakim. Dia berharap, adanya kompetisi inovasi ini akan ditemukan solusi.
Hatta menjelaskan, kompetisi ini dimulai pada Agustus dan berakhir pada akhir Oktober 2015. Para peserta melalui tahapan mulai dari kelengkapan administrasi, model inovasi yang ditawarkan, dan tingkat efisiensi inovasi. Tim penilai akan memilih 10 terbaik dan mengerucut menjadi 3 terbaik. ”Pemenang kompetisi akan mendapat reward berkesempatan melakukan studi banding ke beberapa pengadilan di luar negeri,” ujar Hatta
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Takdir Rahmani, mengatakan bahwa kompetisi sekaligus mengukur implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di setiap pengadilan. Kompetisi inovasi, dia melanjutkan, merupakan upaya MA untuk mendorong budaya inovasi lembaga peradilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Untuk memastikan seluruh pengadilan tingkat pertama mengetahui dan mengikuti kompetisi itu, MA menyebar surat undangan dan berbagai pedoman kepada pengadilan tingkat pertama. ”Kami sudah memulainya sejak April lalu,” ujar Takdir. Dia mengatakan, pedoman, jadwal, dan panduan pendaftaran dapat diakses melalui situs inovasi.mahkamahagung.go.id.
FRANSISCO ROSARIANS | SUKMA LOPPIES
Berita terkait
Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024
2 hari lalu
Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
3 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaPimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi
3 hari lalu
Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung
Baca SelengkapnyaAustralia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan
5 hari lalu
Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMakna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
10 hari lalu
Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?
Baca SelengkapnyaMahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
10 hari lalu
Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.
Baca SelengkapnyaKPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
11 hari lalu
KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.
Baca SelengkapnyaProfil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
11 hari lalu
Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya
Baca SelengkapnyaHakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
12 hari lalu
Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.
Baca SelengkapnyaKPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin
17 hari lalu
KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Baca Selengkapnya