ICW Protes Pernyataan Mega Soal Pembubaran KPK  

Reporter

Editor

Febriyan

Selasa, 18 Agustus 2015 19:27 WIB

Megawati Soekarnoputri bersama putrinya Puan Maharani saat meresmikan kantor baru DPP PDIP di Jalan Diponegoro No.58, Jakarta, 1 Juni 2015. Kantor baru ini dibangun dengan biaya Rp 42,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri, memprotes keras pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengatakan bahwa KPK harus dibubarkan. Menurut dia, korupsi di Indonesia akan tetap ada, bahkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

"Kami protes keras! KPK itu ujung tombak pembongkaran kasus korupsi," ujar Febri saat dihubungi Tempo, Selasa, 18 Agustus 2015.

Saat berpidato dalam seminar konstitusi di gedung DPR, Megawati mengatakan lembaga-lembaga ad hoc itu sebenarnya dapat dibubarkan karena sifatnya sementara. "Seharusnya kita memberhentikan yang namanya korupsi, sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus sementara saja dapat dibubarkan," kata Megawati di Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2015.

Megawati mengatakan KPK memiliki alasan yang kuat saat dibentuk, yaitu untuk memberantas korupsi. Menurut dia, keberadaan institusi itu tidak diperlukan apabila korupsi sudah ditangani dengan baik. "Kalau sekarang putar-putar terus, sampai kapan (keberadaan) KPK? Padahal pembentukannya memiliki alasan," tutur Megawati.

Menanggapi pernyataan Megawati itu, Febri mengatakan masalah yang ada pada penegakan hukum di bidang korupsi saat ini bukan bertumpu pada KPK, melainkan kelompok-kelompok elite yang selalu mengintervensi. Sebab, kata Febri, sampai saat ini KPK sudah berhasil beberapa kali menjerat kaum oligarki. Karena itulah, beberapa kelompok elite merasa terganggu dan ingin memusnahkan KPK.

Pada kondisi tertentu, kata Febri, kelompok elite itu bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. Namun, soal KPK, mereka justru bahu-membahu untuk menghilangkannya. Karena itu, menurut Febri, KPK seharusnya didukung kekuatan politik, bukan justru dibubarkan. Namun, pada kenyataannya, sampai saat ini belum ada kelompok politik yang sepenuhnya mendukung KPK.

"Maka kita harus maklum jika Bu Mega ingin membubarkan KPK. Ada apa ini? Jangan-jangan Bu Mega salah satu kelompok elite yang merasa terganggu itu," ucap Febri.

DIAH HARNI SAPUTRI


Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

21 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

1 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

3 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

3 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

4 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya