Absen di Istana, Menteri Tjahjo Akan Upacara di Perbatasan

Reporter

Editor

Zed abidien

Minggu, 16 Agustus 2015 08:18 WIB

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (kanan), mendengarkan Lima pimpinan DPRD DKI Jakarta memberikan keterangan kepada awak media usai pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Kantor Wapres, Jakarta, 23 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan absen dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Tjahjo memilih memimpin upacara di daerah perbatasan.

Tjahjo akan mengikuti upacara di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau. Daerah ini berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. Ia mengaku telah mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo. "Iya diizinkan, tapi memang hanya saya, beliau inginkan sebagian besar menteri di istana," ujar Tjahjo melalui pesan pendek, Ahad, 16 Agustus 2015.

Tjahjo bertolak ke Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Ahad, 16 Agustus 2015, dan melanjutkan perjalanan ke Tarakan, Kalimantan Utara. Kemudian, Senin pagi, Tjahjo dan rombongan menuju Long Nawang. Perjalanan ke Long Nawang dari Tarakan membutuhkan waktu dua jam.

Desa Long Nawang merupakan ibu kota Kecamatan Kayan Hulu dengan luas 1.594,93 kilometer persegi. Desa ini dialiri Sungai Kayan yang membentang dari kecamatan Kayan Selatan sampai Kecamatan Kayan Hilir. Sebelah barat Kayan Hulu berbatasan langsung dengan Serawak. Sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kayan Hilir, sebelah selatan dengan Kecamatan Kayan Selatan, dan sebelah timur dengan Kecamatan Sungai Boh.

Ke depan, Tjahjo akan mengusulkan agar upacara kemerdekaan tak selalu dilakukan di Istana. Alasannya, supaya rakyat bisa ikut serta dalam upacara bersama Presiden. "Kalau di lapangan terbuka bersama rakyat lebih bagus," katanya.

TIKA PRIMANDARI






Advertising
Advertising

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

9 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

12 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

49 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

55 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya