TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo tidak menandatangani prasasti peresmian pembangunan tujuh megaproyek gedung di kompleks DPR. Jokowi hanya melihat-lihat museum setelah pidato nota keuangan dan mengunjungi museum lokasi berdirinya prasasti megaproyek tadi selama 15 menit.

Ketua Tim Implementasi Reformasi Birokrasi Parlemen sekaligus Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan Presiden Joko Widodo ingin memastikan proyek terlihat terlebih dulu. "Beliau ingin proyek itu tampak dan clear dulu,” kata Fahri di gedung MPR/DPR, Jumat, 14 Agustus 2014.

Proyek Dewan ini akan menghabiskan dana sekitar Rp 124 miliar. Dewan mengungkapkan rencana proyek pembangunan kawasan terpadu parlemen pada Maret lalu. Rencana itu, kata Fahri, bertujuan untuk mengangkat kewibawaan DPR. Mereka menggagas museum, perpustakaan, pusat kunjungan parlemen, pusat kajian legislasi, Alun-alun Demokrasi, gedung ruang tenaga ahli dan anggota dewan, serta kawasan permukiman Dewan.

Prasasti ini menjadi simbol pembangunan tujuh gedung tadi. Dalam pidato pembukaan sidang DPR 2015-2016, Ketua DPR Setya Novanto meminta Presiden menandatangani prasasti pembangunan tujuh megaproyek tersebut. Namun, ketika mengunjungi museum, Jokowi tak membubuhkan tanda tangan. Ia hanya melihat-lihat proyek tersebut bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan pimpinan DPR selama sekitar 15 menit.

Lima pemimpin DPR sempat meresmikan titik lokasi pembangunan Alun-alun Demokrasi. DPR juga sudah merombak tampilan museum di lantai 2 gedung MPR. Sebuah prasasti pencanangan pembangunan telah disiapkan, lengkap dengan nama Ketua DPR Setya Novanto dan Joko Widodo, tertanggal 14 Agustus 2015.

"Yang penting kami sudah jelaskan kepada Presiden bahwa DPR punya sejarah panjang," ujar Fahri. "Tapi, suatu hari citra politik kita menurun, makanya perlu museum agar masyarakat mengingat."

Juru bicara Presiden, Teten Masduki, enggan mengkonfirmasi alasan Jokowi tak meneken prasasti tersebut.

ANANDA TERESIA | PUTRI ADITYOWATI