TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Mukhamad Misbakhun, menilai negatif sosok Menteri Koordinator Perekonomian yang baru, Darmin Nasution. Misbakhun menuding Darmin tak bersih.
Menurut anggota Fraksi Partai Golongan Karya tersebut, Darmin banyak melakukan kesalahan selama menjabat Direktur Jenderal Pajak. "Darmin adalah orang yang meneken surat keputusan keberatan PT Surya Alam Tunggal," ujar dia melalui keterangan tertulis, Rabu, 13 Agustus 2015.
Misbakhun mengatakan Darmin berpotensi tersangkut pidana pajak. Kasus yang dia maksudkan adalah kasus mafia pajak yang heboh beberapa tahun lalu karena keterlibatan pegawai pajak sekaligus makelar, Gayus Tambunan.
Misbakhun juga menilai Darmin tersangkut kasus perpajakan lain. Menurut Misbakhun, Darmin mengambil keputusan kontroversial dengan mengabulkan keberatan PT Halliburton Indonesia. Padahal Dirjen Pajak sebelum Darmin berkali-kali menolak pengemplang pajak tersebut.
"Jangan sampai figur Darmin menjadi beban Kabinet Kerja," kata Misbakhun. Dia juga khawatir, dengan kekuasaan yang strategis ini, Darmin dapat mengintervensi kasus-kasus pajak lainnya.
Darmin Nasution per hari ini resmi menjabat Menteri Koordinator Perekonomian untuk yang kedua kalinya menggantikan Sofyan Djalil. Darmin, saat menjabat Dirjen Pajak, menggagas kebijakan sunset policy pada 2008.
Setelah menjadi Dirjen Pajak, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini hijrah ke Bank Indonesia sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan menjadi Gubernur BI.
