Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan didampingi kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra usai diperiksa penyidik Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri di Mabes Polri, Jakarta, 22 Juni 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo meminta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk kembali menjerat Dahlan Iskan sebagai tersangka. Menurut Prasetyo, Kejaksaan Agung tidak akan mengambil alih kasus dugaan korupsi yang dilakukan bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara itu. "Kejati mampu mengurus hal itu, bahkan di level Kejaksaan Negeri (Kejari) pun bisa," kata Prasetyo, di Istana Negara, Kamis, 6 Agustus 2015.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan. Hakim tunggal Lendriyati Janis mengatakan penetapan tersangka terhadap Dahlan dalam kasus dugaan korupsi listrik oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak sah. Karena itu, Lendriyati menyatakan surat perintah penyidikan atas nama Dahlan Iskan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan pada 5 Juni 2015 tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.
Pengacara Dahlan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menyatakan, dalam putusan praperadilan, hakim menyatakan Kejaksaan tidak bisa mengeluarkan sprindik baru dalam perkara ini. Karena itu, Yusril meminta pihak Kejaksaan membaca lebih dulu putusan praperadilan sebelum mengambil langkah hukum.
Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan Dahlan sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan gardu induk PLN Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara senilai Rp 1,063 triliun. Kejaksaan juga telah memeriksa mantan Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji, yang menggantikan Dahlan Iskan saat ditarik menjadi Menteri BUMN pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir 2011.
Sejauh ini, jaksa telah menetapkan status tersangka terhadap 15 orang yang terlibat perkara tersebut. Mereka termasuk sembilan karyawan PT PLN yang sudah menjalani penahanan.
