Gerry, Anak Buah OC Kaligis, Jadi Justice Collaborator  

Reporter

Editor

Febriyan

Selasa, 4 Agustus 2015 18:33 WIB

Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 Juli 2015. Gatot dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus dugaan suap hakim PTUN Medan dengan tersangka M. Yagari Bhastara alias Gerry. TEMPO/Eko Siswono

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan status 'justice collaborator' untuk anak buah pengacara kondang Otto Cornelis 'OC' Kaligis, M. Yagari Bhastara alias Gerry, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyuapan hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

"Terhadap permintaan saudara Gerry, kemarin diusulkan oleh penyidik untuk bisa diterima," ujar Pimipinan KPK, Johan Budi SP usai acara ulang tahun Indonesia Corruption Watch di Balai Kartini, Selasa, 4 Agustus 2015.

Menurut Johan, pertimbangan tim penyidik memberikan status tersebut untuk Gerry adalah karena dia bersedia kooperatif selama pemeriksaan. Dia juga membuka dengan terang kasus penyuapan tersebut. "Dia memberikan banyak informasi," ujarnya.

Meskipun mendapat status 'justice collaborator', Gerry tidak mendapat jaminan mendapat keringanan hukuman di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi nanti. "KPK tidak berwenang. KPK hanya mengurusi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan," ujar Johan. Namun, jika Gerry tetap bisa kooperatif hingga masa penuntutan, menurut Johan, penuntut umum pada KPK akan memberikan tuntutan hukuman yang rendah.

Pengacara Gerry, Tito Hananta Kusuma, menyambut baik pemberian status itu. Namun ia tak mau berkomentar ihwal kasus penyuapan tersebut. "Klien kami akan kooperatif. Tapi saya belum mau berkomentar soal materi penyidikan," katanya kepada Tempo di KPK, Selasa, 4 Agustus 2015.

Gerry ditangkap KPK pada 9 Juli 2015 karena kepergok menyuap Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro. Belakangan ketahuan dia disuruh oleh bosnya, OC Kaligis. Gerry, Tripeni, dan OC Kaligis ditetapkan sebagai tersangka suap-menyuap, bersama juga dengan dua hakim lain bernama Dermawan Ginting dan Amir Fauzi serta seorang panitera bernama Syamsir Yusfan.

MUHAMAD RIZKI

Berita terkait

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

2 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

4 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

11 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

12 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

12 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

17 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

17 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

18 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

20 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya