TEMPO.CO, Semarang - Hajatan politik pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar serentak di 269 daerah dinilai telah gagal melahirkan kepemimpinan perempuan. Hal itu setidaknya tercermin dari pemilihan di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Data Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) menyebutkan dari 104 orang yang maju sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah, hanya ada 15 figur perempuan.

“Ini menunjukkan kebijakan afirmatif gagal mempercepat tercapainya kesetaraan dan kesempatan perempuan,” kata koordinator LRC-KJHAM Jawa Tengah, Fahrurrozi, kepada Tempo di Semarang, Senin, 3 Agustus 2015.

Selama ini, kata Fahrurrozi, untuk mencapai kesetaraan pemerintah hanya mengandalkan program affirmative action dalam politik. Padahal, kata Fahrurrozi, masih banyak sekali hambatan bagi perempuan untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah.

Fahrurrozi mencontohkan adanya praktek mahar kepada partai politik untuk bisa menjadi calon kepala daerah. Demikian pula dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sangat kental dengan praktek suap dan politik uang. Adanya politik dinasti juga menjadi hambatan bagi kaum perempuan untuk menjadi kepala daerah. “Masih sangat patriarki dan maskulin,” kata Fahrurrozi.

Dari 15 perempuan yang maju dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah, rata-rata hanya menjadi calon wakil kepala daerah seperti Dyah Hayuning Pratiwi (calon wakil bupati Purbalingga), Nur Balistik dan Arini Harimurti (keduanya calon Wakil Bupati Pekalongan), Windarti Agustina (calon Wakil Wali Kota Magelang), Hevearita Gunaryanti Rahayu (calon Wakil Wali Kota Semarang), dan Nur Chasanah(calon Wakil Wali Kota Pekalongan).

Adapun beberapa calon kepala daerah perempuan adalah Nurul Triwahyuni (Purworejo), Maya Rosida (wakil Bupati Wonosobo yang kini maju sebagai calon bupati), Kusdinar Untung Yuni Sukowati (calon Bupati Sragen), Sri Sumarni (Grobogan), Widya Kandi (calon Bupati Kendal), dan Mirna Annisa (calon Bupati Kendal). Di Klaten, ada pasangan calon perempuan, yakni Sri Hartini-Sri Mulyani. Sri Hartini adalah bekas Wakil Bupati Klaten sedangkan Sri Hartini adalah istri Bupati Klaten saat ini Sunarna.

LRC-KJHAM Jawa Tengah menilai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada tahun ini seharusnya bisa melahirkan kepemimpinan daerah yang mendukung pemberantasan kemiskinan dan memiliki komitmen memajukan hak asasi perempuan.

ROFIUDDIN