Tim Bareskrim Geledah Kantor Bupati Barru

Reporter

Editor

Grace gandhi

Selasa, 28 Juli 2015 19:45 WIB

Andi Idris Syukur, Buapti Barru. barrukab.go.id

TEMPO.CO, Barru - Tim Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI Divisi Ekonomi Khusus melakukan pengeledahan di kantor Bupati Barru, Andi Idris Syukur, di Jalan Poros Parepare-Makassar Selasa Selasa, 28 Juli 2015.

Tim Mabes itu tiba pada pukul 14.43 Wita dengan dua mobil Toyota Invova, dikawal dengan Kendaraan Taktis milik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dengan pengawalan Gegana Polda sebanyak 16 porsonil.

Andi Idris Syukur ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang terkait perizinan usaha pembangunan Pelabuhan Garongkong pada 2013 dengan anggaran Rp 54 miliiar.

Tim Mabes Polri terdiri dari 6 orang, dua di antaranya memakai jas merah. Salah satu angota tim memperlihatkan surat izin pengeledahan dari Pengadilan Tipikor Makassar saat membuka kunci ruangan bupati berdaun kaca warna cokelat.

Pengeledahan sempat tertunda selama 30 menit, lantaran pintu kantor bupati terkunci, sehingga Tim Mabes meminta bantuan dari porsenil Satpol PP Kabupaten Barru untuk membuka kunci pintu ruangan orang pertama di kabupaten itu.

Beberapa saat kemudian, pejabat daerah Pemerintahan Barru, yakni Asisten II Andi Adnan Azis menjadi saksi dalam proses pengeledahan ruangan kerja Andi Idris Syukur. Jugapuluhan staf dan pegawai kantor Sekretariat.

Saat ditanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan terkuncinya ruangan bupati karena jam kerja di Kabupaten Barru hanya sampai pukul 14.00 Wita. "Kami bekerja selama 6 hari Pak. Saat tim Mabes tiba, kantor sudah tutup," ujar Muhlis, anggota Satpol PP yan sedang piket.

Selain Asisten II Andi Adnan, hadir pula Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Barru Abu Bakar pada pukul 15.41 Wita. Disusul Sabirin, Kepala Satpol PP Kabupaten Barru.

Saat melakukan penggeledahan, Tim Bareskrim tidak ingin diganggu. Kasat Reskrim Polres Barru, AKP Nasri, dan Kanit Tipikor IPDA Abdullah Hamid hanya berada di luar ruangan kerja bupati.

DIDIET HARYADI SYAHRIR




Berita terkait

Mengenal Apa Itu Pencucian Uang, Hukum, dan Bedanya dengan Korupsi

6 November 2023

Mengenal Apa Itu Pencucian Uang, Hukum, dan Bedanya dengan Korupsi

Pencucian uang adalah praktik ilegal yang menyembunyikan asal usul uang hasil kegiatan kriminal. Ancaman hukuman bisa mencapai 20 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Ahyudin ACT Tersangka Penyelewengan dan Pencucian Uang, Kuasa Hukum: Ada Tempatnya Kami Bersuara

27 Juli 2022

Ahyudin ACT Tersangka Penyelewengan dan Pencucian Uang, Kuasa Hukum: Ada Tempatnya Kami Bersuara

Pengacara mantan petinggi ACT dari Ahyudin belum memutuskan untuk menggugat status tersangka penyelewengan dan pencucian uang.

Baca Selengkapnya

Ada Program Wisata Covid-19 di Sulawesi Selatan, Apa Maksudnya?

8 Mei 2020

Ada Program Wisata Covid-19 di Sulawesi Selatan, Apa Maksudnya?

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki program bernama Wisata Covid-19. Apa sebenarnya program wisata Covid-19, itu?

Baca Selengkapnya

Gunakan Nama Orang Lain untuk Mobil Mewah, Indikasi Money Loundry

30 Desember 2018

Gunakan Nama Orang Lain untuk Mobil Mewah, Indikasi Money Loundry

Sebanyak 64 mobil mewah di Jakarta Barat dinyatakan belum membayar pajak kendaraan bermotor.

Baca Selengkapnya

BNN Sidik Lima Tersangka Sindikat Tindak Pidana Pencucian Uang

31 Juli 2018

BNN Sidik Lima Tersangka Sindikat Tindak Pidana Pencucian Uang

Sindikat narkoba itu menukar hasil transaksi mereka dengan berbagai aset.

Baca Selengkapnya

Di Depan Jokowi, Gubernur Sulsel Pamer Ekonomi Tumbuh 7,23 Persen

15 Februari 2018

Di Depan Jokowi, Gubernur Sulsel Pamer Ekonomi Tumbuh 7,23 Persen

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo melaporkan kondisi ekonomi daerahnya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada hari ini.

Baca Selengkapnya

PPATK: Anak dan Istri Setya Novanto Bisa Dijerat Pencucian Uang

19 Desember 2017

PPATK: Anak dan Istri Setya Novanto Bisa Dijerat Pencucian Uang

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badrudin mengatakan ada kemungkinan anak dan istri terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto bisa dijerat pasal pencucian uang.

Baca Selengkapnya

Di Makassar, Bayar Pajak Motor Tak Perlu Antre Bisa Pakai Debit

6 November 2017

Di Makassar, Bayar Pajak Motor Tak Perlu Antre Bisa Pakai Debit

Sulawesi Selatan meluncurkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan dana kecelakaan lalu lintas jalan melalui transaksi nontunai.

Baca Selengkapnya

Cara Sulawesi Selatan Mempermudah Pembayaran Pajak Kendaraan

5 November 2017

Cara Sulawesi Selatan Mempermudah Pembayaran Pajak Kendaraan

Sulawesi Selatan memang berbenah diri dan mengikuti perkembangan termasuk dengan menghadirkan layanan pajak kendaraan bermotor non tunai.

Baca Selengkapnya

Sulawesi Selatan Tetapkan UMP 2018 Rp 2,6 Juta

1 November 2017

Sulawesi Selatan Tetapkan UMP 2018 Rp 2,6 Juta

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP Rp 2,6 juta untuk 2018.

Baca Selengkapnya