Ikut Telusuri Rekam Jejak Calon Pimpinan, Ini Strategi KPK

Reporter

Selasa, 28 Juli 2015 14:37 WIB

Ketua KPK Tafiequrachman Ruki, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) Destry Damayanti, Juru bicara Pansel Capim KPK Betty Alisjahbana dan Plt Wakil Pimpinan KPK, Johan Budi mengangkat tangan usai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, 9 Juni 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri rekam jejak 48 calon pemimpin lembaga antirasuah periode 2015-2018. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan lembaganya akan memberikan semua data calon pimpinan tanpa memberikan penilaian.

"Nanti kami akan menyampaikan apakah pernah diperiksa dalam kasus apa dan sebagainya. Bukan kami kasih preferensi," kata Pandu di kantornya, Selasa, 28 Juli 2015.

Preferensi yang dimaksud Pandu adalah memberikan catatan merah bagi pihak yang memiliki track record buruk. Kuning untuk yang pernah dilaporkan. Dan hijau bagi pihak yang dinyatakan bersih. Sebelumnya, KPK memberikan preferensi ini saat diminta Presiden Joko Widodo menelusuri rekam jejak calon menteri.

Pandu mempersilakan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penilaian dan kesimpulan terhadap laporan KPK. Karena itu, KPK akan menyampaikan data selengkap mungkin. Data-data yang disampaikan selain pernah dilaporkan atau pernah diperiksa, KPK akan melampirkan laporan harta kekayaan.

KPK, kata dia, juga akan menyampaikan potensi persoalan yang akan dihadapi pimpinan periode mendatang. Dengan demikian, Pandu berharap Panitia Seleksi bisa mengantisipasi apa yang dialami pimpinan KPK periode saat ini. "Juga kami ceritakan, kebetulan saya pernah ikut seleksi, bagaimana dinamika selama proses itu dan dinamika sekitar kami menjabat," ujar Pandu.

Anggota Panitia Seleksi, Yenti Garnasih, mengatakan penelusuran rekam jejak calon pimpinan tak hanya dilakukan KPK. Mereka juga meminta lembaga lain, seperti kepolisian, kejaksaan, Badan Intelijen Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Menurut Yenti, penelusuran dari berbagai lembaga itu sangat penting supaya nantinya tak ada lagi pemimpin KPK yang dikriminalkan. "Kalau tracking-nya sudah clear, jangan lagi dikriminalkan," tutur Yenti.

LINDA TRIANITA

Berita terkait

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

52 menit lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

3 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

10 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

11 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

12 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

16 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

16 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

17 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

20 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya