FEATURE: Pertarungan Kedua Para Inkumben

Reporter

Editor

Anton Septian

Selasa, 28 Juli 2015 11:45 WIB

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kanan) melantik Bupati Pesisir Selatan terpilih dan wakilnya Nasrul Abid (kiri) dan Editiawarman. ANTARA/Maril Gafur

TEMPO.CO - WAJAH-wajah lama masih akan meramaikan pemilihan kepala daerah tahun ini. Sejumlah inkumben dipastikan maju lagi memakai bendera lama. Tapi, ada juga yang meninggalkan partai pendukungnya pada pemilihan periode lalu dan kini menggandeng partai baru. Yang pasti, mereka tak kehilangan sokongan partai.

Bagi partai pengusung, popularitas mereka merupakan modal awal dalam pemilihan. “Mereka berpeluang karena memiliki tingkat keterkenalan,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, kemarin.

Dengan popularitas yang tinggi, kata Bambang, partai pengusung tak perlu bekerja ekstrakeras untuk mendongkrak tingkat keterpilihan mereka. Apalagi jika kandidat didukung banyak partai. “Ada beberapa daerah yang potensi kemenangan calon PDIP sangat tinggi. Kota Semarang, Sukoharjo, dan Solo merupakan beberapa di antaranya,” katanya.

Pada hari kedua pendaftaran, sejumlah inkumben memasukkan berkas ke Komisi Pemilihan Umum. Di Sumatera Barat, Gubernur Irwan Prayitno menyatakan siap bertarung kembali. Namun ia tak lagi mempertahankan formasi koalisi yang terbentuk antara PKS, Hanura dan Partai Bintang Reformasi. Dalam pemilihan kali ini, ia memilih koalisi ramping dengan hanya menggandeng PKS dan Gerindra. “Dengan mengucap bismillah, saya maju,” ujarnya.

Irwan juga membuat keputusan berbeda saat menentukan pasangannya. Muslim Kasim, yang hampir lima tahun ini mendampinginya, diceraikan. Ia memilih berpasangan dengan Nasrul Abit, yang sudah dua periode menjabat Bupati Pesisir Selatan. Meski baru didukung dua partai, Irwan mengaku masih menjajaki peluang koalisi dengan partai lain. “Ada tiga partai, dari KIH dan KMP,” ujarnya.

Perpecahan antara Irwan dan Muslim justru dibaca partai lain sebagai peluang. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDIP Sumatera Barat, Syamsul Bahri, mengatakan akan mengusung pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar, yang saat ini menjabat Wali Kota Padang. “Besok (hari ini) akan kami daftarkan,” katanya. Pasangan ini juga sedang menjajaki dukungan dari sejumlah partai lain, seperti Partai Amanat Nasional, Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Selain Irwan, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani tercatat sebagai salah satu inkumben yang berencana maju kembali. Begitu pula Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola. Untuk bursa bupati dan wali kota, sejumlah wajah lama, seperti Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, juga mencalonkan diri lagi.

Selanjutnya >> Inkumben tak menjamin kemenangan...

<!--more-->

Bagi Koordinator Desk Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa, Bambang Susanto, portofolio sebagai inkumben tak selalu menjadi patokan dalam menentukan calon kepala daerah. PKB juga memperhitungkan tingkat keterpilihan mereka. “Kalau elektabilitasnya ternyata tidak bagus, kenapa harus dipaksakan? Di pilkada Kota Surabaya, kami berencana mendorong Ketua DPC PKB Syamsul Arifin untuk menantang popularitas Tri Rismaharini,” katanya.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai kecenderungan partai memilih inkumben merupakan upaya pragmatis untuk memenangi pemilihan. Meski demikian, kata dia, strategi itu juga harus memperhitungkan performa kepala daerah selama memimpin wilayahnya. “Dukungan mayoritas partai terhadap Fauzi Bowo pada pilkada DKI Jakarta tahun 2012 bisa jadi pelajaran” ujarnya.

Menurut Yunarto, peluang keterpilihan inkumben bisa dibaca dari survei yang mengukur tingkat kepuasan publik. Jika tingkat kepuasan itu mencapai 70 persen, calon itu dipastikan bakal memenangi pertarungan dengan mutlak. Penantang calon inkumben hanya memiliki peluang jika tingkat kepuasan terhadap inkumben berada di angka 50-70 persen. “Dan sangat mungkin menang jika berada di bawah 50 persen,” katanya.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Teten Masduki, mengatakan Presiden Joko Widodo meminta tak ada calon tunggal dalam pemilihan serentak tahun ini agar tak ada daerah yang pencoblosannya ditunda. Di sejumlah wilayah, inkumben tak memperoleh pesaing. “Jangan sampai ada calon tunggal,” katanya.

RIKY FERDIANTO | TIKA PRIMANDARI | ROFIUDIN | ANDI El FARUQI | SYAIFUL BAKHORI | AMAR BURASE | IKA NINGTYAS


Selanjutnya >> Laga Baru, Koalisi Baru

<!--more-->

Laga Baru, Koalisi Baru

Popularitas inkumben merupakan gula bagi partai politik. Namun dukungan bagi mereka mengalami perubahan dibanding pada periode sebelumnya. Siapa saja mereka?

1. Airin Rachmi Diany-Benjamin Davnie, pasangan Wali Kota Tangerang Selatan
Partai Pengusung Lama: Golkar, PKS, Demokrat, PDIP, PKB, PPDI, PKPI, dan PDS
Partai Pengusung Baru: NasDem, PKB, PKS, PPP, dan PAN

2. Longki Djanggola-Sudarto, pasangan Gubernur Sulawesi Tengah
Partai Pengusung Lama: Gerindra, Hanura, PPP, PDP, Patriot, dan PKPB
Partai Pengusung Baru: PAN, PKB, dan PBB

3. Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, pasangan Wali Kota Surabaya
Partai Pengusung Lama: PDIP
Partai Pengusung Baru: PDIP dan Golkar (kubu Agung Laksono)

4. Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi
Partai Pengusung Lama: PKB, PDIP, Golkar, PKS, dan PKNU
Partai Pengusung Baru: PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, PKS, PPP, dan Demokrat

5. Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat
Partai Pengusung Lama: PKS, PBR, dan Hanura
Partai Pengusung Baru: PKS dan Gerindra

6. Muhammad Sani, Gubernur Kepulauan Riau
Partai Pengusung Lama: PDIP, Hanura, PPIB, dan PKNU
Partai Pengusung Baru: Demokrat, NasDem, PPP, PKB, dan Golkar

7. Hasan Basri Agus, Gubernur Jambi
Partai Pengusung Lama: Golkar, PKS, PBR, Patriot, dan PPD
Partai Pengusung Baru: Demokrat, PDIP, dan Gerindra

RIKY FERDIANTO | RISET

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

56 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya