TEMPO Interaktif, Banda Aceh:Kasus pelanggaran HAM di Aceh, pasca penandatanganan kesepakatan Helsinki antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menurun. "Mungkin karena sudah damai dan semua pihak menghargai kesepakatan damai," kata M. Isa, Kepala Divisi Data Koalisi Organisasi Non Pemerintah bidang HAM - Aceh, kepada Tempo , Kamis (27/10). Penurunan pelanggaran HAM, lanjut Isa, bukan hanya terjadi secara kuantitas, tetapi juga kualitas. Kalau pun terjadi pelanggaran HAM, umumnya hanya sebatas kasus-kasus ancaman kecil yang tidak menghilangkan nyawa. Kasus itu seperti permintaan pajak, pungli dan pemerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. "Dulu banyak kasus yang terjadi adalah pembunuhan, penghilangan paksa dan penculikan. Kasus-kasus kecil dulu malah tidak terlalu menonjol dan kurang terpantau," sebut Isa. Penurunan itu menurutnya, adalah sebagai bukti banyak pihak yang bisa menjaga kesepakatan damai di Aceh. Isa berharap, untuk selanjutnya jangan ada lagi pelanggaran HAM di Aceh di masa damai ini. Di masa status darurat sipil, organisasi itu mencatat sekitar seribuan kasus pelanggaran HAM terjadi di Aceh. Tercatat 623 orang menjadi korban kasus pelanggaran HAM berat, seperti penganiyaan/luka-luka, diculik/hilang dan ditangkap. 231 orang diantaranyatewas dalam masa darurat sipil di Aceh, baik dari GAM, TNI/Polri maupun masyarakat sipil. Adi Warsidi