Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso bersiap untuk menjalani Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 30 Juni 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso enggan disalahkan dan disebut lalai atas kerusuhan yang terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Sutiyoso mengatakan, sebelum insiden itu terjadi, sudah mengerahkan personel BIN untuk mengamankan daerah itu.
"Ya, kalau ada yang menyalahkan kinerja Badan Intelijen Negara dalam kasus itu, silakan saja. Tapi kan saya sudah sampaikan bahwa (personel BIN) sudah disiagakan," kata Sutiyoso dengan nada tinggi di gedung Kejaksaan Agung, Rabu, 22 Juli 2015.
Sutiyoso menuturkan, pada 11 Juli 2015, seluruh aparat penegak hukum di Tolikara sebenarnya sudah tahu bahwa ada surat edaran dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang melarang umat muslim melakukan salat Idul Fitri. Kemudian, pada 13 Juli 2015, Kepala Kepolisian Resor Tolikara baik merespons dengan baik surat edaran itu.
"Kapolres langsung mengadakan rapat musyawarah pimpinan daerah. Seluruh petinggi, pemuka agama, beserta Presiden GIDI datang," ujarnya. "Hasil rapat itu, salat Idul Fitri tetap dilaksanakan. Presiden GIDI saat itu juga diminta mencabut surat edaran yang illegal itu karena dibuat tanpa persetujuannya."
Namun, Sutiyoso melanjutkan, keadaan berkata lain. Ratusan orang tiba-tiba menyerang umat Islam yang sedang melakukan ibadah salat Idul Fitri. Polisi kemudian melindungi jemaah salat Id dengan langsung menembaki massa yang mengamuk itu secara membabi-buta.
"Kami semua ingin fair saja. Kalau ada salah di aparat, polisi juga akan mengatakan ada salah di situ," kata Sutiyoso. "Tapi itu kan perlu waktu. Yang pasti, kepolisian sudah dengan cepat mengambil beberapa orang untuk diperiksa, terutama yang sudah jelas, yaitu koordinator lapangan. Tapi kami tidak bisa berhenti di situ. Kami akan cari tokoh intelektualnya."
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
7 Februari 2024
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri.