Insiden Tolikara, Ini Mengapa Kepala BIN Emoh Disalahkan

Reporter

Rabu, 22 Juli 2015 13:59 WIB

Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso bersiap untuk menjalani Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 30 Juni 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso enggan disalahkan dan disebut lalai atas kerusuhan yang terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Sutiyoso mengatakan, sebelum insiden itu terjadi, sudah mengerahkan personel BIN untuk mengamankan daerah itu.

"Ya, kalau ada yang menyalahkan kinerja Badan Intelijen Negara dalam kasus itu, silakan saja. Tapi kan saya sudah sampaikan bahwa (personel BIN) sudah disiagakan," kata Sutiyoso dengan nada tinggi di gedung Kejaksaan Agung, Rabu, 22 Juli 2015.

Sutiyoso menuturkan, pada 11 Juli 2015, seluruh aparat penegak hukum di Tolikara sebenarnya sudah tahu bahwa ada surat edaran dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang melarang umat muslim melakukan salat Idul Fitri. Kemudian, pada 13 Juli 2015, Kepala Kepolisian Resor Tolikara baik merespons dengan baik surat edaran itu.

"Kapolres langsung mengadakan rapat musyawarah pimpinan daerah. Seluruh petinggi, pemuka agama, beserta Presiden GIDI datang," ujarnya. "Hasil rapat itu, salat Idul Fitri tetap dilaksanakan. Presiden GIDI saat itu juga diminta mencabut surat edaran yang illegal itu karena dibuat tanpa persetujuannya."

Namun, Sutiyoso melanjutkan, keadaan berkata lain. Ratusan orang tiba-tiba menyerang umat Islam yang sedang melakukan ibadah salat Idul Fitri. Polisi kemudian melindungi jemaah salat Id dengan langsung menembaki massa yang mengamuk itu secara membabi-buta.

"Kami semua ingin fair saja. Kalau ada salah di aparat, polisi juga akan mengatakan ada salah di situ," kata Sutiyoso. "Tapi itu kan perlu waktu. Yang pasti, kepolisian sudah dengan cepat mengambil beberapa orang untuk diperiksa, terutama yang sudah jelas, yaitu koordinator lapangan. Tapi kami tidak bisa berhenti di situ. Kami akan cari tokoh intelektualnya."

REZA ADITYA

Berita terkait

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

1 hari lalu

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.

Baca Selengkapnya

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

3 hari lalu

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Menyatakan Bertanggung Jawab Atas Pembunuhan Seorang Intel BIN

22 hari lalu

TPNPB-OPM Menyatakan Bertanggung Jawab Atas Pembunuhan Seorang Intel BIN

Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom, menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas pembunuhan seorang intel BIN.

Baca Selengkapnya

Respons Yusril Soal Anggota Timnya Minta MK Panggil Kepala BIN

24 hari lalu

Respons Yusril Soal Anggota Timnya Minta MK Panggil Kepala BIN

Yusril mengatakan, anggotanya yang meminta agar MK memanggil Kepala BIN Budi Gunawan di sidang sengketa Pilpres 2024 adalah tindakan spontan.

Baca Selengkapnya

Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

42 hari lalu

Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas HAM segera mengumumkan dalang pembunuhan Munir.

Baca Selengkapnya

Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024

7 Februari 2024

Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024

Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri.

Baca Selengkapnya

Mantan Kabinda Papua Barat dan Eks Kepala BPN Sorong Jadi Tersangka Pemalsuan Sertifikat Tanah

4 Februari 2024

Mantan Kabinda Papua Barat dan Eks Kepala BPN Sorong Jadi Tersangka Pemalsuan Sertifikat Tanah

Polisi juga menetapkan istri eks Kepala BPN Sorong sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah. Satu terlapor lain adalah seorang caleg.

Baca Selengkapnya

PPATK Jabarkan Jumlah dan Instansi Ihwal Transaksi Janggal Dana Kampanye Pemilu 2024

10 Januari 2024

PPATK Jabarkan Jumlah dan Instansi Ihwal Transaksi Janggal Dana Kampanye Pemilu 2024

PPATK sudah mengirimkan hasil analisisnya itu ke KPK, Bawaslu, BIN, Polri, dan OJK.

Baca Selengkapnya

Sebulan Menjabat Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto 2 Kali Lakukan Mutasi Ratusan Perwira Tinggi TNI

21 Desember 2023

Sebulan Menjabat Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto 2 Kali Lakukan Mutasi Ratusan Perwira Tinggi TNI

Jenderal Agus Subiyanto lakukan rotasi besar-besaran. Ratusan perwira tinggi TNI dimutasi sebulan terakhir. sejak ia menjabat Panglima TNI.

Baca Selengkapnya

Sutiyoso Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden: Sarat Kepentingan Politik

10 Desember 2023

Sutiyoso Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden: Sarat Kepentingan Politik

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso turut angkat suara soal klausul gubernur ditunjuk presiden yang termaktub dalam RUU DKJ.

Baca Selengkapnya