Amien Rais : Kasus Calo di DPR Harus Tuntas

Reporter

Editor

Minggu, 23 Oktober 2005 06:26 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais mendesak pemerintah agar mengusut tuntas kasus percaloan di DPR RI. Siapapun yang terlibat dalam percaloan itu, menurutnya, harus ditindak tegas karena mereka semakin mempermalukan citra DPR yang sebenarnya sudah terpuruk. Menurut Amien, Badan Kehormatan DPR harus bersikap tegas. Tak peduli asal partai mereka. Kalau memang terlibat percaloan harus ditindak. "Sampai ke ujung bumi, pelaku percaloan harus dikejar. Badan Kehormatan jangan hanya hangat-hangat tahi ayam dalam bertindak. Kalau itu dilakukan, sangat konyol karena dipastikan kasus percaloan DPR akan segera menguap,"kata Amien Rais saat ditemui di rumahnya di Pandeansari Sleman Yogyakarta.Aparat dan pemerintah Indonesia, menurut Amien, selama ini dikenal tidak serius menangani berbagai kasus. Sejumlah kasus seperti korupsi dana BLBI, kasus Release and Discharge (R&D), tidak pernah penyelesaiannya hingga sekarang. "Jika Badan Kehormatan DPR tidak serius menganai masalah ini, nasib kasus itu juga akan sama dengan berbagai kasus lainnya,"ujarnya.Citra DPR RI hingga saat ini, menurut Amien, masih sangat buruk di mata rakyat. Sekarang, DPR mempunyai kesempatan untuk sedikit memperbaiki citranya dengan mengusut hingga tuntas anggota DPR yang merangkap sebagai calo anggaran. "Kalau masalah yang ini juga tidak tuntas, maka rakyat akan semakin kecewa. Dan jangan salahkan jika rakyat terus menghujat DPR karena kenyataannya memang demikian,"katanya.Syaiful Amin

Berita terkait

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

29 menit lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

15 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya