Ketika Menteri Siti Terperanjat Melihat Empat Titik Api

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Minggu, 12 Juli 2015 18:44 WIB

Hutan di Ketapang, Kalimantan Barat. Foto:Ardiles Rante / Greenpeace

TEMPO.CO, Pontianak - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melihat langsung empat titik api yang berada di kawasan perkebunan kelapa sait di kawasan Kalimantan Barat. Dia akan segera mencari tahu perusahaan pengelola perkebunan berdasarkan titik koordinat. "Sudah kami catat, nanti kami sesuaikan dengan peta yang kami miliki. Akan kami surati, karena kami yang memberi izin," katanya.

Satu di antara hotspot tersebut berada di samping pabrik pengolahan kelapa sawit. Selain menyurati perusahaan dan Direktur Jenderal Perkebunan, data mengenai perusahaan itu akan diteruskan ke Pemerintah Kalimantan Barat dan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Siti menyatakan, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah yang tampak dari udara mempunyai sebaran hotspot yang banyak.

Namun, luasannya kecil-kecil. Siti menduga hotspot tersebut akibat kegiatan masyarakat dalam melakukan pembakaran lahan. Dari pantauan udara, Siti melihat sebaran hotspot banyak di sekitar perumahan warga. Untuk kasus ini, Siti merujuk pada Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana petani diperbolehkan melakukan pembakaran lahan untuk areal kurang dari dua hektar.

"Kalau seratus petani membakar lahan, sudah dua ratus hektare titik apinya. Ini bisa disiasati dengan mengeluarkan peraturan daerah," kata Siti. Dia mencontohkan, Kalimantan Tengah mengantisipasi pembakaran hutan dengan membuat Perda larangan membakar di musim kemarau. Siti menyarankan pemerintah Kalimantan Barat membuat aturan larangan serupa melalui surat edaran.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan, Kalimantan Barat baru melakukan rapat koordinasi antarinstansi terkait dengan penetapan status siaga. "Untuk Siaga Darurat itu bisa ditetapkan Gubernur, tetapi untuk status darurat harus ditetapkan sedikitnya oleh pemerintahan dua kabupaten," ujarnya.

Untuk percepatan, Christiandy mengatakan, rapat koordinasi akan ditingkatkan menjelang mengingat musim kemarau masih panjang. Selain itu, rekayasa teknologi untuk pengolahan lahan tanpa bakar juga akan terus dilakukan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tengah mengembangkan penggunaan trikoderma, yaitu sejenis cendawan yang dapat menambah unsur hara tanah.

Nantinya, cendawan ini akan berperan penting dalam pengolahan lahan tanpa bakar. Para petugas diberdayakan untuk mengadopsi ilmu dari para penyuluh pertanian. Sebanyak 1.800 lebih anggota Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat ini, akan mengajarkan cara membuat trichoderma kepada para petani di penjuru Kalimantan Barat.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Barat, Hazairin Haderi, mengatakan trichoderma adalah sejenis cendawan yang dapat menambah unsur hara dalam tanah. Nantinya, cendawan ini akan berperan penting dalam pengolahan lahan tanpa bakar.

Menurut Hazairin, selain berkembang biak secara alami di alam bebas, trichoderma dapat juga dibiakkan secara buatan. Prosesnya melalui dua tahapan yaitu starter dan pembiakan pada media tanah. Untuk starter, digunakan beras, sekam padi, dan biang Trichoderma Sp. Biang ini tersedia di Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan dan bisa dikembangkan.

ASEANTY PAHLEVI

Berita terkait

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

14 Februari 2024

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.

Baca Selengkapnya

Kementerian Lingkungan Hidup Kampanyekan Perangi Sampah Plastik dengan Cara Produktif

7 Februari 2024

Kementerian Lingkungan Hidup Kampanyekan Perangi Sampah Plastik dengan Cara Produktif

Pada Hari Peduli Sampah Nasional 2024 ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengusung tema "Atasi Sampah Plastik dengan Produktif."

Baca Selengkapnya

Kala Posisi Duduk Mendes dan Menteri KLHK di Rapat Kabinet Jokowi Jadi Bahan Candaan

9 Januari 2024

Kala Posisi Duduk Mendes dan Menteri KLHK di Rapat Kabinet Jokowi Jadi Bahan Candaan

Para menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi bergurau mengenai posisi duduk dalam sidang paripurna Kabinet Indonesia Maju pagi ini.

Baca Selengkapnya

Sebut RI Konkret Atasi Perubahan Iklim, Menteri LHK: Kita Tidak Cuma Komitmen

30 November 2023

Sebut RI Konkret Atasi Perubahan Iklim, Menteri LHK: Kita Tidak Cuma Komitmen

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan langkah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim sudah konkret dan sudah ada implementasi yang nyata.

Baca Selengkapnya

MA Tolak Kasasi Jokowi dan Menteri LHK Soal Polusi Udara, Begini Awal Mulanya

26 November 2023

MA Tolak Kasasi Jokowi dan Menteri LHK Soal Polusi Udara, Begini Awal Mulanya

Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Presiden Jokowi serta Menteri LHK sehubungan gugatan polusi udara. Bagaimana kasus ini bermula?

Baca Selengkapnya

Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia

7 November 2023

Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia

Malaysia membatalkan rencana usulan rancangan undang-undang polusi asap lintas batas.

Baca Selengkapnya

Jawaban Menteri Siti Nurbaya Perihal Tudingan Eskpor Asap ke Malaysia

20 Oktober 2023

Jawaban Menteri Siti Nurbaya Perihal Tudingan Eskpor Asap ke Malaysia

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menginginkan Indonesia dan Malaysia saling belajar terkait persoalan kebakaran hutan.

Baca Selengkapnya

Palangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?

9 Oktober 2023

Palangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat kabut asap.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda

7 Oktober 2023

Greenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda

Dia mengatakan, ketiga negara saling terkait dalam penanggulangan karhutla tak hanya karena lokasinya berdekatan.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia

7 Oktober 2023

Greenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia

Asap karhutla, kata dia, sampai ke negara tetangga ketika karhutla sedang mencapai puncaknya.

Baca Selengkapnya