TEMPO.CO, Jakarta - Kepuasan publik atas kinerja Joko Widodo cukup rendah dalam tahun pertamanya menjabat. Hal ini terlihat dari hasil survei yang diselenggarakan Saiful Mujani Research and Consulting. Lembaga survei itu menyebutkan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi setelah setahun dicoblos sebagai presiden hanya 40,7 persen.
Ini jauh lebih rendah dibandingkan masa awal pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada Juni 2005 dan Agustus 2010. Masing-masing 70 persen dan 66 persen.
"Ekspektasi publik begitu tinggi saat memilih Jokowi," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan dalam diskusi 'Evaluasi Publik Nasional Satu Tahun Pemerintahan Jokowi' di Jakarta, Kamis, 9 Juli 2015.
Oleh karena itu, ketika kebijakan awal yang diambil justru menaikkan harga BBM, maka Jokowi harus siap kehilangan popularitas. "Tapi sayangnya, tidak ada expectation management yang baik, maka popularitas terus menurun," kata Djayadi.
Keyakinan publik atas kepemimpinan Jokowi juga menurun. Pada Oktober 2014, optimisme atas kemampuan Jokowi memimpin mencapai angka 74,5 persen, lalu turun menjadi 54,9 persen pada Juni 2015.
Kabar baiknya, mayoritas pemilih Jokowi tak menyesal telah mencoblos mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu dalam Pemilu 2014 lalu. Hanya 11 persen pemilih Jokowi yang mengaku menyesal dengan pilihannya. Mayoritas publik, sebesar 87,9 persen, mengatakan tidak menyesal.
Sigi dilakukan pada Juni 2015 terhadap 1.220 responden di 34 provinsi dengan metode wawancara tatap muka.
INDRI MAULIDAR
Berita terkait
Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu
1 jam lalu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.
Baca SelengkapnyaAkhir Politik Jokowi di PDIP
6 jam lalu
Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
11 jam lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaKaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024
13 jam lalu
Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.
Baca Selengkapnya1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata
14 jam lalu
Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya
1 hari lalu
Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Baca SelengkapnyaTerkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram
1 hari lalu
Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam
1 hari lalu
Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana
1 hari lalu
"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan
1 hari lalu
Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.
Baca Selengkapnya