Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso (tengah) berfoto bersama Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq (kedua kiri), Ketua MPR Zulkifli Hasan (ketiga kanan) sebelum menjalani Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 30 Juni 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Jenderal Gatot Nurmantyo dan Sutiyoso masing-masing resmi menjabat Panglima TNI dan Kepala Badan Intelijen Negara. Keduanya dilantik di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo. Acara pelantikan dimulai pukul 12.45 WIB. Gatot dilantik terlebih dulu oleh Jokowi. Dalam salah satu poin sumpahnya, Gatot berjanji tak akan menerima gratifikasi dari mana pun.
"Saya tak akan menerima hadiah, atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun yang bersangkutan dengan jabatan saya," kata Gatot dalam sumpahnya, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 8 Juli 2015. Gatot diangkat berdasarkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI Nomor 46/TNI/2015. Sekitar lima menit berselang, giliran Sutiyoso yang diambil sumpahnya. "Akan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dan supremasi hukum," ujar Sutiyoso dalam sumpahnya.
Berdasarkan pantauan Tempo, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menghadiri acara tersebut. Selain itu, beberapa petinggi juga tampak hadir di lokasi pelantikan. Selain jajaran menteri Kabinet Kerja, hadir pula Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain, serta pejabat negara lainnya.
Rabu, 1 Juli 2015, DPR menyetujui pengangkatan Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi Panglima TNI setelah menggelar uji kepatutan dan kelayakan. Gatot menjalani uji kelayakan dan kepatutan selama hampir lima jam. Sehari sebelumnya, Sutiyoso, juga dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Proses uji kelayakan baik terhadap Gatot maupun Sutiyoso dilakukan oleh Komisi I DPR yang membidangi Pertahanan dan Intelijen. FAIZ NASHRILLAH
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
7 Februari 2024
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri.
