TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menutup pendaftaran administrasi di Gedung Sekretariat Negara I lantai 2 tepat pada Jumat hari ini pukul 12.00 WIB. Seorang staf Setneg membawa kertas berwarna putih dengan tulisan penutupan pendaftaran ketika Ketua Pansel Destry Damayanti tiba bersama enam anggota lainnya.
"Jadi kita sudah tutup, baik untuk pendaftaran dan penyusunan berkas," kata Destry di muka pintu ruang pendaftaran, Jumat, 3 Juli 2015.
Ia menyatakan belum mengetahui pasti soal jumlah akhir peserta yang mendaftarkan diri, termasuk jumlah yang berkasnya belum lengkap. Berdasarkan data per 2 Juli 2015, total pendaftar sebanyak 538 orang. Sekitar 54 persen di antaranya berkas belum lengkap.
Laporan terakhir dari staf Pansel, menurut Destry, penambahan pendaftar di hari terakhir sekitar 40 orang. Dengan demikian, Pansel memperkirakan jumlah keseluruhan tak akan lebih atau mencapai angka 600 orang. Selain itu, calon yang berkasnya tak lengkap akan otomatis langsung gugur.
"Mungkin hanya 40 persen yang lolos administrasi karena kami juga harus menyeleksi calon yang sudah sesuai syarat dalam undang-undang. Seperti lulusan sarjana hukum, berpengalaman lebih dari 15 tahun," kata dia.
Beberapa calon yang terlihat dalam proses pendaftaran di waktu akhir adalah Ketua Bidang Investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, pengusaha asal Makassar Tahir Mahmud, dan Direktur Eksekutif Kemitraan Monika Tanuhandaru.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita terkait
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
5 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
10 jam lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
19 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
19 jam lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
21 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
22 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
1 hari lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca SelengkapnyaBelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
1 hari lalu
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
1 hari lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca Selengkapnya