TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat akan menagih hasil evaluasi Tentara Nasional Indonesia terkait dengan pengadaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista), terutama alat angkut pesawat.

"Kami akan rapat pada Senin di Markas Besar TNI. Mereka akan bicara soal audit kelayakan seluruh alutsista," kata Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfud Siddiq, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 3 Juli 2015.

DPR mendorong TNI mengevaluasi ketersediaan alutsista dalam negeri setelah kecelakaan pesawat militer berturut-turut dalam tiga bulan terakhir. Mahfud mengatakan sejumlah pesawat Hercules yang dimiliki TNI sudah uzur dan bekas.

Salah satunya yaitu Hercules C-130 yang jatuh di Medan, Sumatera Utara, pada Selasa, 30 Juni 2015. Hercules C-130 dengan nomor penerbangan A-1310 dibuat oleh Lockheed Martin Corporation, pabrikan asal Amerika Serikat, pada 1964.

Pesawat tersebut dibeli pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, dan menjadi bagian dari Skuadron Udara 32/Angkut Berat yang bermarkas di Malang, Jawa Timur. Pesawat itu terbang dalam misi Penerbangan Angkutan Udara Militer.

Saat ini TNI AU memiliki 30 unit Hercules yang dihimpun dalam dua skuadron, termasuk 9 Hercules seri H, hibah dari pemerintah Australia. Sebelum mendapat tambahan dari Australia, dari 21 pesawat, dikabarkan yang layak terbang hanya enam pesawat.

Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Hanafi Rais mengatakan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan calon penggantinya Jenderal Gatot Nurmantyo harus bisa menjelaskan rencana strategis pengelolaan alutsista, termasuk anggarannya. Ia ingin TNI memprioritaskan pengadaan alutsista baru.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan anggaran total pada Rencana APBN 2016 mencapai Rp 101 triliun. "Ini waktu yang pas untuk pengecekan ulang. Nantinya, Presiden bisa instruksikan Kementerian Keuangan agar tahun ini prioritas anggaran TNI pada alutsista," kata Hanafi.

PUTRI ADITYOWATI