TEMPO Interaktif, Denpasar:Pasca ledakan bom 1 Oktober lalu, jajaran Muspida Bali membentuk Dewan Keamanan Bali (DKB) atau Bali Security Council. Badan ini berfungsi sebagai sistem keamanan terpadu guna mengantisipasi terjadinya tragedi serupa di masa yang akan datang. Menurut Kepala Polda Bali, Irjen Made Mangku Pastika, DKB akan melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari Gubernur, Kapolda, para Kapolres, Danrem, bupati, camat sampai ke tingkat desa dan banjar-banjar. Keterlibatan masyarakat, menurut Pastika, sebagai upaya menjadikan mereka mitra polisi dan korps intelijen. "Polisi akan menjadikan masyarakat sebagai sumber informasi, sehingga tumbuh sense of secure," kata Pastika. Selain untuk mengantisipasi tindak terorisme, DKB juga akan mengurusi premanisme dan kekerasan, serta tindak kejahatan lain di masyarakat. "Tapi, yang bertindak tetap aparat," kata Wakil Gubernur Alit Kesuma Kelakan. Selain itu, lembaga ini akan menetapkan standar keamanan yang mesti diadaptasi tempat-tempat umum, seperti hotel, restoran, supermarket, pasar, sekolah, dan lain-lain. "Akan ada sertifikasi untuk menjaminnya," ujarnya. Anggaran untuk lembaga itu, menurut Kelakan, bukan merupakan lembaga turunan Bakorstanasda itu, tapi akan dialokasikan dari APBD. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak legislatif, dan setuju memasukannya dalam APBD 2006. "Besarnya belum ditentukan," sebut Kelakan. Rilla Nugraheni