TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris menyayangkan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang meminta Presiden Joko Widodo memasukkan kader Koalisi Merah Putih dalam Kabinet Kerja.
Rencana tersebut digulirkan demi memperoleh tambahan dukungan politik di parlemen. Menurut Syamsuddin cara tersebut tak sesuai dengan komitmen Presiden Jokowi yang sejak awal ingin membentuk kabinet yang ramping dan didominasi kaum profesional.
“Kalau kabinetnya gemuk parpol, apa bedanya dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono?” kata Syamsuddin ketika dihubungi Tempo, Minggu 28 Juni 2015.
Menurut dia, seharusnya Presiden Jokowi konsisten dengan program dan komitmen yang sudah ia rancang. Soal minimnya dukungan politik di parlemen, seharusnya pemerintah Jokowi lebih percaya diri. “Kalau pemerintah bekerja untuk rakyat, ya jangan takut dihadang DPR, karena masyarakat akan mendukung,” kata Syamsuddin.
Jika tetap ngotot mengandeng koalisi oposisi, Presiden Jokowi harus siap mendapat kecaman dari masyarakat. Sebab masyarakat sejak awal menungu janji Jokowi untuk membentuk pemerintahan yang lebih profesional.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah membuka peluang partai politik dari koalisi non pemerintah bergabung dalam Kabinet Kerja. Menurut dia, hal itu diperlukan demi menjaga stabilitas politik nasional.
"Presiden perlu pertimbangkan dukungan dari partai politik lain di luar Koalisi Indonesia Hebat agar dukungan signifikan dan stabilitas politik dapat terjaga," kata Ahmad di DPP PDIP, Jakarta, Senin, 28 Juni 2015.
Menurut dia, dengan bergabungnya partai lain dalam kabinet, maka proses politik di parlemen akan memudahkan pemerintahan Jokowi. Apalagi, saat ini jumlah kursi partai pengusung Jokowi dan JK di Dewan Perwakilan Rakyat tak mencapai angka ideal yaitu 50 persen plus satu. Belum lagi posisi PDIP yang tak memiliki satupun kursi pimpinan komisi di lembaga legislatif itu.
