Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, di atas KRI Barakuda-633, saat peledakan kapal nelayan asal Thailand di Selat Dempo, Kepri, 9 Februari 2015. ANTARA/Joko Sulistyo
TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan PT. Maritim Timur Jaya telah diserahkan kepada pemerintah dan perikanan rakyat untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas perikanan bagi nelayan. “Satu perusahan MTJ sudah memberikan fasilitas dan lokasinya untuk digunakan oleh pemerintah dan perikanan untuk rakyat,” ujar Susi di kantornya, Kamis, 25 Juni 2015.
PT Maritim Timur Jaya adalah perusahaan milik Tomy Winata yang berlokasi di Tual. Perusahaan tersebut termasuk ke dalam salah satu dari lima grup perusahaan perikanan besar yang dicabut izin usahanya oleh Kementerian Kelautan. Empat perusahaan lain yakni PT Pusaka Benjina Resources, PT Dwikarya Reksa Abadi, PT Indojurong Fishing Industry, dan PT Mabiru Industry.
Menurut Susi, lima perusahaan itu melakukan pelanggaran serius, yakni pencurian ikan (illegal fishing) dan tindak pidana lain. Pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut antara lain kapal yang dimiliki bukan kapal Indonesia, anak buah kapal yang hampir seratus persen asing, serta adanya dugaan kerja paksa terhadap ABK.
Susi mengatakan setelah ditutupnya perusahaan PT Maritim Timur Jaya, perusahaan tersebut bakal dimanfaatkan untuk dapat dipergunakaan sebagai fasilitas nelayan kecil yang berlayar dari Jawa untuk menangkap ikan di bagian wilayah timur. “Ini bisa dimanfaatkan nelayan yang datang dari Jawa,” ujar dia.
Dicabutnya izin perusahaan lain, Susi juga mengaku telah menyiapkan langkah menangani masalah pengangguran dan hilangnya pengelola industri perikanan karena lima perusahaan itu memiliki kapal paling besar.
Untuk masalah tenaga kerja, Susi mengatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, dan pemerintah daerah. Susi juga akan mencarikan investor baru untuk mengelola sumber daya perikanan di daerah tersebut, termasuk menyiapkan dana Rp 100 miliar untuk pembangunan fasilitas pengolahan ikan integrasi di tempat operasi perusahaan-perusahaan itu. "Perum Perindo (Perikanan Indonesia) akan menampung ikan-ikan dari nelayan di sana serta mempekerjakan anak buah kapal dari perusahaan itu," katanya.
