TEMPO.CO, Makassar - Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara E.K. Lewaran Rantela'bi divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Toraja Utara 2011-2012. "Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata hakim Anshar Madjid di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Rabu, 24 Juni 2015.
Anshar menyatakan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, biaya ganti rugi lahan yang dialokasikan sebesar Rp 3,5 miliar telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Nilai biaya ganti rugi sebesar Rp 54 ribu per meter persegi sudah sesuai peruntukan dan diterima warga pemilik lahan.
Adanya pemotongan dana ganti rugi yang dipermasalahkan jaksa penuntut juga dianggap hakim telah mengacu pada aturan pembebasan lahan seperti adanya pemotongan pajak PPH sebesar 5 persen, biaya pelepasan hak sebesar 1 persen, dan biaya pertimbangan teknis sebesar 1,75 persen. "Hasil perhitungan sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan," kata Anshar.
Anshar menilai dugaan kerugian negara sebesar Rp 101 juta disebabkan adanya perbedaan pendapat dari jaksa penuntut. Jaksa mengabaikan aturan yang mengatur soal pemotongan biaya pelepasan hak dan biaya pertimbangan teknis.
Hakim juga membebaskan terdakwa lain, pejabat pelaksana teknis kegiatan, Rival Seleng. "Menyatakan mengembalikan hak, martabat, dan kedudukan terdakwa seperti semula," ujar Anshar.
Lewaran dituntut jaksa selama 2,5 tahun bui, denda Rp 50 juta, subsider 2 bulan kurungan. Lewaran juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 101 juta atau diganti hukuman kurungan selama 1 bulan. Adapun Rival dituntut 2 tahun kurungan, denda Rp 50 juta, subsider 2 bulan bui.
Keduanya dinilai melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lewaran dan Rival diduga telah mengatur proses pembayaran sedemikian rupa sehingga tidak sepenuhnya uang itu diberikan kepada pemilik lahan.
Pengacara Lewaran, Semuel B. Paembonan, mengapresiasi keputusan hakim. Dia sepakat bahwa bukti-bukti yang terungkap di persidangan tidak ada yang mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi. "Keputusan hakim sudah sesuai fakta persidangan," ujar Semuel.
Adapun jaksa Christian Erry Wibowo belum mengambil sikap atas putusan hakim. Dia menyatakan akan membahas putusan tersebut bersama pimpinan kejaksaan. "Kami pelajari dulu pertimbangan hakim," kata Erry.
