Pabrik Gula Pesantren dan Warga Berebut Jalan  

Reporter

Senin, 22 Juni 2015 13:14 WIB

TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Kediri - Ratusan warga Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin, 22 Juni 2015, menghentikan secara paksa aktivitas pekerja yang sedang membangun tembok penutup jalan di kawasan perumahan karyawan Pabrik Gula Pesantren Baru.

Mereka mengusir para pekerja agar segera meninggalkan lokasi. “Ini jalan umum. Tidak bisa ditutup oleh pabrik,” teriak koordinator aksi, Sutarno.

Sengketa perebutan jalan itu antara warga dan PG Pesantren Baru, salah satu pabrik di bawah pengelolaan PTPN X itu, sudah berlangsung dua pekan terakhir. Aksi warga nyaris memanas lantaran tak satu pun manajemen PG Pesantren Baru yang bersedia menemui warga. Emosi warga tersulut. Merekapun mengusir dan memaki-maki petugas satpam dan pekerja pabrik.

Sutarno menjelaskan, manajemen PG Pesantren Baru berupaya menutup jalan yang menghubungkan permukiman warga dengan jalan raya. Jalan tersebut melintas tepat di kawasan perumahan karyawan pabrik, yang tak banyak dihuni. Setiap hari warga melintasi Jalan Pesantren X itu untuk aktivitas sehari-hari, seperti berangkat sekolah, bekerja, dan berbelanja.

Itu sebabnya mereka menolak upaya pihak pabrik gula yang akan menutup jalan itu dengan alasan menjadi wilayah kekuasaan pabrik. Apalagi sejak dilakukan perundingan antara warga Kelurahan Pesantren dan manajemen PG Pesantren Baru, yang melibatkan Pemerintah Kota Kediri, belum dicapai ada kesepakatan apa pun.

Ketua RT 26, Kelurahan Pesantren, Joni mengatakan, jalan tersebut sudah lebih dulu ada dibandingkan perumahan karyawan pabrik gula. Warga sudah menganggapnya sebagai fasilitas publik dan tak bisa dikuasai pabrik. “Jalan ini sudah lebih dulu ada dari perumahan karyawan pabrik,” ujarnya.

Aksi warga dibubarkan oleh aparat Kepolisian Resor Kota Kediri. Polisi mengancam akan menangkap warga yang berani mengganggu aktivitas pabrik karena merupakan aset negara. “Polisi akan berada di pihak pabrik dan mengamankan aset negara. Kalau ada yang berani mengusik, saya pastikan akan berlebaran di penjara,” ancam Kepala Polresta Kediri Ajun Komisaris Besar Bambang Widjanarko Baim kepada warga.

Menurut dia, pihak pabrik menutup jalan itu untuk mencegah pencurian di kawasan perumahan karyawan. Hal itu menjadi wewenang pabrik, karena lokasi jalan berada di dalam kompleks pabrik.

Namun, Bambang berjanji akan mempertemukan warga dengan manajemen PG Pesantren Baru jika ada bukti jalan tersebut merupakan fasilitas publik. Dia juga menghentikan aktivitas pekerja yang membangun penutup jalan hingga terjadi kesepakatan antara warga dengan manajemen PG Pesantren Baru.

HARI TRI WASONO


Berita terkait

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

50 hari lalu

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya

Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

6 Februari 2024

Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

23 Januari 2024

Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

21 Januari 2024

Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Baca Selengkapnya

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.

Baca Selengkapnya

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.

Baca Selengkapnya

Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

8 Desember 2023

Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Baca Selengkapnya

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

19 November 2023

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta seluruh pemerintah daerah menggencarkan berbagai program ketahanan pangan.

Baca Selengkapnya