TEMPO Interaktif, Bandung:Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), I Nyoman Sumaryadi membantah pengakuan Laode M. Faisal bekas praja yang mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum. Laode menuduha ada pencaloan di IPDN. "Dia (Laode) tidak lulus karena tidak ada formasi, sudah dijelaskan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan sudah diberitahukan pada yang bersangkutan," katanya di Bandung. Menurut Nyoman, Laode dikirim ke IPDN untuk mengikuti seleksi sebagai formasi tambahan. Laode dikirim bersama lima temannya untuk mengikuti proses seleksi sambil menunggu tambahan kuota yang diputuskan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. "Diusulkan oleh pemda (pemerintah daerah) sebagai usul tambahan formasi," katanya. Ternyata, formasi tambahan untuk calon praja asal Laode tidak ada. Laode yang berada di kampus IPDN saat itu ternyata telah mengikuti Latsarmendis di Cimahi bersama calon praja lainnya. "Pulang dari Cimahi (Latsarmendis) dia (Laode) diberitahu tidak lulus,"ujar Nyoman. Pemberitahuan itu, diberitahukan pada Oktober 2004 lalu. Setelah pemberitahuan tersebut, calon praja yang tidak lulus itu diperbolehkan tinggal di kompleks IPDN. Selama menunggu jemputan ia tinggal di mess yang dikhususkan bagi tamu di kompleks IPDN. "Kami punya toleransi sampai orang-tuanya datang,"katanya. Ijin tinggal tersebut diberikan karena Laode tidak mempunyai biaya untuk menginap di luar kompleks IPDN. Kemudian, ternyata Laode bisa mengikuti Pantohir yakni proses penerimaan praja yang telah dinyatakan lulus. Laode, ternyata bisa berada di kampus IPDN selama tiga bulan. Bahkan, menurut Nyoman, calon praja yang dinyatakan tidak lulus seleksi itu mendapatkan kartu pengenal praja serta mengikuti perkuliahan. "Itu yang sedang kami dalami,"katanya. Menurut Nyoman, tak menutup kemungkinan adanya dugaan terjadi kekeliruan administrasi di IPDN. "Saya ingin mendalami dari dia," katanya. Namun, Nyoman membantah adanya dugaan praktek percaloan dalam penerimaan calon praja di IPDN. "Setahu saya tidak ada,"ujarnya. Nyoman juga membantah adanya calon praja yang menggantikan posisi Laode. Karena ketika usulan formasi tambahan tidak ada, maka tidak ada calon praja yang bisa diterima lagi dari pemerntah daerahnya. "Kami punya data dan fakta,"katanya. Pengakuan Laode dinilai Nyoman sepihak, pihaknya bersedia menjalani proses di pengadilan menghadapi gugatan calon praja yang dinyatakan tidak lulus itu. "Apakah dia ngarang, ataukah ada kekeliruan di lembaga nah siapa yang keliru, dan bagaiman prosesnya nantinya akan terlihat,"katanya. Ia menambahkan, pihaknya juga akan memberikan sanksi pada orang dalam yang ikut andil dalam proses itu. Ahmad Fikri