Warga mendatangi serta memasang spanduk di kantor kepala desa Rawa Rengas kawasan Kosambi, Tangerang, (7/6). Warga menilai bahwa panitia penyelenggara pemilihan umum kepala desa dinilai tidak netral. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Surabaya- Kepolisian Daerah Jawa Timur mengkhawatirkan timbulnya konflik horizontal dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades) yang bakal digelar serentak di beberapa daerah. Pilkades serentak digelar sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.
"Justru pilkades ini yang rawan (konflik), makanya di bawah kendali operasi (BKO) polres maupun polda," kata Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Anas Yusuf, Jumat, 19 Juni 2015.
Anas mencontohkan di Kabupaten Bangkalan terdapat 112 desa yang akan menggelar pesta demokrasi bersama-sama pada pekan depan. Selain Bangkalan Kabupaten Sampang juga menggelar 108 pilkades secara serentak. "Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Kediri juga melaksanakan pilkades serentak awal Juli mendatang," kata Anas.
Anas memandang polisi dirasa perlu untuk melakukan pengamanan maksimal agar tidak terjadi letupan konflik. Sebab pilkades rawan gesekan karena langsung menyentuh masyarakat tingkat bawah. "Ini kan di tataran grassroot, sehingga polisi perlu mengantisipasi," kata dia.
Selain soal pilkades, polda juga siap membantu polres di 19 kota dan kabupaten yang bakal melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada akhir tahun nanti. "Polda akan membantu jika polres kekurangan pasukan," kata Anas.
Sebanyak 5.100 personel aparat keamanan gabungan dari TNI dan Polri mulai Sabtu sore, 13 Juni 2015, disebar ke 112 desa di 18 kecamatan di Bangkalan yang menggelar pilkades serentak pada Senin, 15 Juni 2015.
Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Windiyanto Pratomo mengatakan banyaknya aparat keamanan yang diterjunkan untuk menghindari kerawanan yang mungkin terjadi. Apalagi, berdasarkan hasil kajian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangkalan terdapat 32 desa yang rawan terjadinya bentrokan saat pilkades.
