Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti berfoto untuk Tempo di ruang kerjanya, Mabes Polri, Jakarta, 23 April 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Agus Rianto menerangkan alasan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan menandatangani surat Telegram Rahasia mutasi Polri. Biasanya, kata dia, mutasi Polri ditandatangani Asisten Sumber Daya Manusia Polri.
"Tapi, Asisten SDM-nya kan juga dimutasi karena beliau pensiun. Makanya yang tanda tangan Pak Wakapolri," kata dia melalui pesan singkatnya, Sabtu, 6 Juni 2015.
Surat Telegram bernomor ST/1242/VI/2015 dan ST/1243/VI/2015 itu menyatakan rotasi 178 perwira menengah dan perwira tinggi Polri yang ditandatangani Budi Gunawan beserta stempel Kepala Kepolisian RI. Sedangkan sebelumnya, TR mutasi Polri ditandatangani Asisten SDM Polri.
Misalnya seperti pada TR bernomor ST/493/III/2015 tertanggal 5 Maret 2015 yang ditandatangani Asisten SDM Polri Inspektur Jenderal Haka Astana beserta stempel Kepala Kepolisian RI. Saat ini, Haka Astana turut dimutasi sebagai Perwira Tinggi Kepolisian Daerah Yogyakarta, dalam rangka pensiun.
Menurut Agus, hal tersebut wajar dan tak ada kejanggalan. "Yang dipertanyakan itu kalau saya sebagai Karopemnas (Kepala Biro Penerangan Masyarakat) yang tanda tangan mutasi. Kan, aneh," ujarnya.
Hal ini sesuai dengan visi misi Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti terkait pembagian tugas dengan Wakapolri. Tugas Kapolri akan lebih banyak di luar, sedangkan Wakapolri bertanggung jawab terhadap urusan internal Polri.
"Lihat kegiatanya Pak Kapolri. Tapi, biasanya paling lama 14 hari setelah TR ditandatangani," ujar Juru Bicara Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Agus Rianto melalui pesan singkatnya, Sabtu, 6 Juni 2015.
