TEMPO.CO, Semarang - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah membebani biaya kepada para bakal calon kepala daerah yang mendaftarkan diri ke partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Saweran para kandidat yang terkumpul sebanyak Rp 2,6 miliar akan digunakan untuk biaya survei guna mengetahui popularitas dan elektabilitas para calon dalam pemilihan kepala daerah di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Sekretaris PDIP Jawa Tengah Bambang Kusriyanto menyatakan berdasarkan formulir kesanggupan, nilai totalnya seharusnya Rp 4,9 miliar. “Tapi ternyata yang terkumupul hanya Rp 2,9 miliar karena ada yang tidak membayar sesuai kesanggupan awal,” kata Bambang Kusriyanto di Semarang, Jumat, 5 Juni 2015.
Biaya survei ditanggung secara gotong royong oleh para bakal calon kepala daerah yang berniat maju menggunakan kendaraan PDIP.
Sebanyak 112 bakal calon kepala daerah di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah mengisi formulir kesanggupan membantu biaya survei pilkada. Nominal saweran dari para calon sangat bervariasi, mulai dari Rp 500 ribu hingga ada yang menembus angka Rp 200 juta.
Bambang menyatakan biaya survei yang dikeluarkan para kandidat akan dikembalikan secara penuh kepada bakal calon kepala daerah yang tidak mendapatkan rekomendasi dari PDIP. Namun PDIP akan mengucapkan terima kasih jika uang tersebut tidak diambil dan dihibahkan kepada partai.
Menurut Bambang, biaya survei di setiap kabupaten/kota berbeda-beda. Tiap kabupaten/kota berkisar antara Rp 115 juta hingga Rp 130 juta tergantung luas wilayah masing-masing. Daerah dengan wilayah luas, seperti Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, Blora, Grobogan, dan lain-lain tentu membutuhkan biaya survei yang besar. Sedangkan daerah dengan wilayah tidak luas, seperti Kota Surakarta, kebutuhannya lebih sedikit.
Bambang enggan menyebut lembaga survei apa yang digunakan untuk melakukan survei di 21 kabupaten/kota tersebut. Bambang hanya memberikan bocoran sedikit bahwa lembaga survei yang digunakan adalah lembaga yang menangani survei pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko yang maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013 lalu.
ROFIUDDIN
Berita terkait
Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024
53 hari lalu
Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang, BSKDN Kemendagri mulai membahas persiapan Pilkada.
Baca SelengkapnyaPenandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan
6 Desember 2023
Sumsel Daerah Yang Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota
Baca SelengkapnyaKabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada
19 November 2023
Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada
Baca SelengkapnyaPilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta
31 Oktober 2022
Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.
Baca SelengkapnyaWantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung
10 Oktober 2022
Ketua Wantimpres, Wiranto, menyatakan tugasnya hanya memberikan nasihat dan pertimbangan ke Presiden. Soal evaluasi Pilkada belum dibicarakan.
Baca SelengkapnyaKemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020
25 Juli 2020
Ada 206 pemda yang sudah 100 persen transfer dana pilkada 2020 ke KPU. Lima Pemda transfer ke KPU kurang dari 40 persen.
Baca SelengkapnyaPuluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur
14 Juli 2020
Pencairan dana pilkada yang seret berpotensi mengancam pelaksanaan Pilkada 2020.
Baca SelengkapnyaTransfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito
10 Juli 2020
Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera melakukan transfer dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pilkada 2020
Baca SelengkapnyaBeda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun
11 Juni 2020
Usulan KPU ini berbeda dari yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito meminta tambahan dana pilkada Rp 1,41 triliun dari APBN.
Baca SelengkapnyaMendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020
5 Juni 2020
Tito Karnavian mewanti-wanti agar pelaksanaan pilkada 2020 dan pencairan anggaran yang dibutuhkannya tidak diperumit dengan politik transaksional.
Baca Selengkapnya