Survei Pilkada, PDIP Kumpulkan Dana dari Kandidat  

Reporter

Editor

Zed abidien

Jumat, 5 Juni 2015 09:15 WIB

Seorang pemilih Pilkada Gubernur Jateng memasukkan surat suara seusai mencoblos di TPS 85 di Nayu, Solo (26/5). Tempo/Ukky Primartantyo

TEMPO.CO, Semarang - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah membebani biaya kepada para bakal calon kepala daerah yang mendaftarkan diri ke partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Saweran para kandidat yang terkumpul sebanyak Rp 2,6 miliar akan digunakan untuk biaya survei guna mengetahui popularitas dan elektabilitas para calon dalam pemilihan kepala daerah di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Sekretaris PDIP Jawa Tengah Bambang Kusriyanto menyatakan berdasarkan formulir kesanggupan, nilai totalnya seharusnya Rp 4,9 miliar. “Tapi ternyata yang terkumupul hanya Rp 2,9 miliar karena ada yang tidak membayar sesuai kesanggupan awal,” kata Bambang Kusriyanto di Semarang, Jumat, 5 Juni 2015.

Biaya survei ditanggung secara gotong royong oleh para bakal calon kepala daerah yang berniat maju menggunakan kendaraan PDIP.

Sebanyak 112 bakal calon kepala daerah di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah mengisi formulir kesanggupan membantu biaya survei pilkada. Nominal saweran dari para calon sangat bervariasi, mulai dari Rp 500 ribu hingga ada yang menembus angka Rp 200 juta.

Bambang menyatakan biaya survei yang dikeluarkan para kandidat akan dikembalikan secara penuh kepada bakal calon kepala daerah yang tidak mendapatkan rekomendasi dari PDIP. Namun PDIP akan mengucapkan terima kasih jika uang tersebut tidak diambil dan dihibahkan kepada partai.

Menurut Bambang, biaya survei di setiap kabupaten/kota berbeda-beda. Tiap kabupaten/kota berkisar antara Rp 115 juta hingga Rp 130 juta tergantung luas wilayah masing-masing. Daerah dengan wilayah luas, seperti Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, Blora, Grobogan, dan lain-lain tentu membutuhkan biaya survei yang besar. Sedangkan daerah dengan wilayah tidak luas, seperti Kota Surakarta, kebutuhannya lebih sedikit.

Bambang enggan menyebut lembaga survei apa yang digunakan untuk melakukan survei di 21 kabupaten/kota tersebut. Bambang hanya memberikan bocoran sedikit bahwa lembaga survei yang digunakan adalah lembaga yang menangani survei pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko yang maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013 lalu.

ROFIUDDIN

Berita terkait

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

53 hari lalu

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang, BSKDN Kemendagri mulai membahas persiapan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

6 Desember 2023

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

Sumsel Daerah Yang Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota

Baca Selengkapnya

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

19 November 2023

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

31 Oktober 2022

Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.

Baca Selengkapnya

Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

10 Oktober 2022

Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

Ketua Wantimpres, Wiranto, menyatakan tugasnya hanya memberikan nasihat dan pertimbangan ke Presiden. Soal evaluasi Pilkada belum dibicarakan.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

25 Juli 2020

Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

Ada 206 pemda yang sudah 100 persen transfer dana pilkada 2020 ke KPU. Lima Pemda transfer ke KPU kurang dari 40 persen.

Baca Selengkapnya

Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

14 Juli 2020

Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

Pencairan dana pilkada yang seret berpotensi mengancam pelaksanaan Pilkada 2020.

Baca Selengkapnya

Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

10 Juli 2020

Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera melakukan transfer dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pilkada 2020

Baca Selengkapnya

Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

11 Juni 2020

Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

Usulan KPU ini berbeda dari yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito meminta tambahan dana pilkada Rp 1,41 triliun dari APBN.

Baca Selengkapnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

5 Juni 2020

Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

Tito Karnavian mewanti-wanti agar pelaksanaan pilkada 2020 dan pencairan anggaran yang dibutuhkannya tidak diperumit dengan politik transaksional.

Baca Selengkapnya